Indonesia sampai detik ini belumlah menjadi negeri yang berdaulat atas wilayah maupun kehidupan masyarakatnya. Penindasan oleh kolonialisme pada awal-awal Indonesia belum menapak kemerdekaannya digantikan dengan dominasi imperialisme yang semakin intensif penjajahannya. Melalui rezim boneka penetrasi kepentingan ekonomi dan politiknya berjalan seiring semakin memburuknya kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan anti demokrasi, diskriminatif dan jauh dari rasa ketidak adilan terus saja keluar, memberikan keleluasaan bagi keberlangsungan hidup tuan tanah, borjuasi besar komprador dan merugikan bagi mayoritas kehidupan buruh, kaum tani, pemuda mahasiswa, serta sektor rakyat lainnya. Harapan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia semakin sirna dengan semakin intensifnya penindasan imperialisme ditengah terpaan krisis dunia.

Dibawah cengkraman penindasan yang dilakukan Imperialisme pimpinan AS dengan rezim boneka SBY-Boediono sudah semakin terasa kita lalui hari demi hari. Rakyat masih harus berhubungan dengan beban mahalnya biaya pendidikan ditengah ketidak pastian pendapatan. Sampai detik ini saja rakyat Indonesia yang menyelesaikan jenjang pendidikan SD mencapai angka 50 juta jiwa, sementara SMP dan SMA totalnya hampir mencapai 48 juta jiwa. Artinya kesempatan untuk mengakses pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi masih belum dirasakan oleh rakyat. Sudah pasti dengan rendahnya jenjang pendidikan bagi sekitar 98 juta rakyat Indonesia, mempengaruhi juga kualitas pengetahuan dan kemampuannya untuk menjawab segala persoalan yang semakin banyak. Sebesar jumlah tersebutlah, calon ahli-ahli pengetahun telah hilang tidak termanfaatkan dengan baik untuk kemajuan Indonesia. Sehingga kesempatan untuk memperbaiki krisis juga sirna bersama keterbelakangan pengetahun rakyat.

Faktor rendahnya pendidikan yang dialami rakyat disebabkan karena keterbatasan akses rakyat untuk menempuhnya. Hal ini ditandai dengan minimnya anggaran pemerintah untuk alokasi pendidikan. Memang anggaran pendidikan sudah dialokasikan oleh pemerintah sebesar 20% sesuai dengan mandat UUD 1945 pasal 31 ayat 2. Namun hanya 8,9% anggaran pendidikan dialokasikan untuk operasional pendidikan, seperti peningkatan mutu dan prasarana penunjang pendidikan. Sedangkan anggaran terbesar pendidikan disedot ke pembiayaan gaji guru, karyawan, dan dosen. Padahal dalam amanat UU Sisdiknas No. 23 Tahun 2003 pasal 49 ayat 1, bahwa anggaran pendidikan diluar gaji tenaga pengajar, dan karyawan. Artinya kebijakan pemerintah dalam pengalokasian anggaran pendidikan bertentangan dengan mandat UU Sisdiknas.

Akibat langsung dari rendahnya alokasi anggaran untuk pendidikan adalah terjadinya komersialisasi pendidikan. Bagi peserta didik yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan diatasnya sampai perguruan tinggi harus berhadapan dengan biaya yang terus melambung tinggi. Lulusan SD yang akan naik ke jenjang pendidikan SMP, yang kemudian dilanjutkan ke SMA dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi harus berhadapan dengan sumbangan wajib untuk kepentingan pembangunan yang nilainya mencapai jutaan sampai ratusan juta rupiah. Dapat dilihat dari 50 juta lulusan SD, sebesar 23,1 juta orang yang sanggup melanjutkan ke tingkat SMA/K, dan hanya sebesar 7 juta orang yang sanggup melanjutkan perguruan tinggi maupun pendidikan diploma.

Dari kenyataan tersebut sudah sepantasnya dan sepatutnya kita mengabarkan kepada kawan-kawan kita di sektor pemuda-mahasiswa dan I seluruh rakyat Indonesia. Kabar yang akan kita sampaikan kepada mereka, bahwa ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh rezim boneka SBY-Boediono sudah merenggut dan merampas hak atas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menggunakan semangat juang dan semangat sumpah pemuda yang berani dan lantang untuk menyebarkan kondisi obyektif yang rakyat hadapi. Kita sebisa mungkin dan semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan kegiatan luas di kampus agar dapat menggandeng kawan-kawan mahasiswa sebagai upaya perluasan pengaruh politik organisasi. Tidak ketinggalan pula untuk melakukan rekruitmen pasca penyelenggaraan kegiatan luas serta ajang konsolidasi organisasi.

Tiga aspeki inilah yang menjadi titik tekan kita, untuk memeriahkan peringatan Sumpah Pemuda dan hari Mahasiswa Internasional dalam satu rangkaian perjuangan massa di sektor pemuda mahasiswa. ***

 

* oleh Front Mahasiswa Nasional