PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
tidak mengatur tata kelola satuan pendidikan karena
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal
31 Maret 2010, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009
tentang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5105), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, di antara angka 17 dan
angka 18 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 17A
dan ketentuan angka 22 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:
1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan
kewenangan dalam penyelenggaraan sistem
pendidikan nasional oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang
didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan
agar proses pendidikan dapat berlangsung
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan
pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada
satuan atau program pendidikan pada jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan agar proses
pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional.
3. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak
lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan
lebih lanjut.
4. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat
TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
anak usia dini pada jalur pendidikan formal
yang menyelenggarakan program pendidikan
bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai
dengan 6 (enam) tahun.
5. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat
RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
anak usia dini pada jalur pendidikan formal
yang menyelenggarakan program pendidikan
dengan kekhasan agama Islam bagi anak
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun.
6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi.
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan
pada jalur pendidikan formal yang melandasi
jenjang pendidikan menengah, yang
diselenggarakan pada satuan pendidikan
berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah
Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta
menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah,
atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan
umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat
MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan
dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya
disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan
dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk
lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SD atau
MI.
11. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya
disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama
yang menyelenggarakan pendidikan umum
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI,
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan
dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SD atau MI.
12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan
pada jalur pendidikan formal yang merupakan
lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah
Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah
Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah
Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
13. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya
disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari
hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP
atau MTs.
14. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat
MA, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama
yang menyelenggarakan pendidikan umum
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau
setara SMP atau MTs.
15. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya
disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari
hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP
atau MTs.
16. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya
disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama
yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau
setara SMP atau MTs.
17. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan
pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan
menengah yang dapat berupa program
pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis,
dan doktor, yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi.
17A. Akademi adalah perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
1 (satu) cabang atau sebagian cabang ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.
18. Politeknik adalah perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
sejumlah bidang pengetahuan khusus.
19. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik
dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin
ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat
menyelenggarakan pendidikan profesi.
20. Institut adalah perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik
dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok
disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
seni dan jika memenuhi syarat dapat
menyelenggarakan pendidikan profesi.
21. Universitas adalah perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik
dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan
jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan
pendidikan profesi.
22. Program studi adalah program yang mencakup
kesatuan rencana belajar sebagai pedoman
penyelenggaraan pendidikan yang
diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum
serta ditujukan agar peserta didik dapat
menguasai pengetahuan, keterampilan, dan
sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
23. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah
himpunan sumber daya pendukung program
studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau
olahraga.
24. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah
himpunan sumber daya pendukung, yang dapat
dikelompokkan menurut jurusan, yang
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan
akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu)
rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, dan/atau olahraga.
25. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
26. Standar pelayanan minimal adalah kriteria
minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan
Standar Nasional Pendidikan yang harus
dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan.
28. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan
pada perguruan tinggi dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar
dan belajar pada perguruan tinggi.
30. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan
mahasiswa pada perguruan tinggi.
31. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di
luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan
secara terstruktur dan berjenjang.
32. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan
nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga
masyarakat yang saling membelajarkan
pengalaman dan kemampuan dalam rangka
meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
33. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah
satuan pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar
sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar
prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
34. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah
pendidikan yang diselenggarakan setelah
memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan
diperkaya dengan keunggulan kompetitif
dan/atau komparatif daerah.
35. Pendidikan bertaraf internasional adalah
pendidikan yang diselenggarakan setelah
memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan
diperkaya dengan standar pendidikan negara
maju.
36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta
didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar
pada suatu lingkungan belajar.
37. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang
peserta didiknya terpisah dari pendidik dan
pembelajarannya menggunakan berbagai
sumber belajar melalui teknologi komunikasi,
informasi, dan media lain.
38. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi
peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan
dalam mengikuti proses pembelajaran karena
kelainan fisik, emosional, mental, sosial,
dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa.
39. Pendidikan berbasis masyarakat adalah
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan
kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan
potensi masyarakat sebagai perwujudan
pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
40. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan
keluarga dan lingkungan.
41. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota
masyarakat yang memiliki keahlian tertentu
yang berbadan hukum dan bersifat
nonkomersial.
42. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang
peduli pendidikan.
43. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga
mandiri yang beranggotakan orang tua/wali
peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh
masyarakat yang peduli pendidikan.
44. Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan nasional.
45. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
46. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
47. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan
nasional.
2. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49
(1) Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan
memajukan pendidikan nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dengan
menerapkan manajemen berbasis
sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah dan otonomi perguruan
tinggi pada jenjang pendidikan tinggi.
(2) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan
pada prinsip:
a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan
pendidikan yang bertujuan utama tidak
mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa
lebih hasil kegiatan satuan pendidikan
harus digunakan untuk meningkatkan
kapasitas dan/atau mutu layanan satuan
pendidikan;
b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan
komitmen satuan pendidikan untuk
mempertanggungjawabkan semua kegiatan
yang dijalankan kepada pemangku
kepentingan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik
satuan pendidikan dalam memberikan
layanan pendidikan formal yang memenuhi
atau melampaui Standar Nasional
Pendidikan secara berkelanjutan;
d. transparansi, yaitu keterbukaan dan
kemampuan satuan pendidikan menyajikan
informasi yang relevan secara tepat waktu
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan standar pelaporan
yang berlaku kepada pemangku
kepentingan.
e. akses berkeadilan, yaitu memberikan
layanan pendidikan formal kepada calon
peserta didik dan peserta didik, tanpa
pengecualian.
3. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53
(1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan
pendidikan kepada calon peserta didik dan
peserta didik, tanpa memandang latar belakang
agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan
kemampuan ekonomi.
(2) Satuan pendidikan wajib menjamin akses
pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang
membutuhkan pendidikan khusus, dan layanan
khusus.
4. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua)
pasal yakni Pasal 53A dan Pasal 53B yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 53A
(1) Satuan pendidikan menengah dan satuan
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangan masing-masing wajib
mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik
berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki
potensi akademik memadai dan kurang mampu
secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik
baru.
(2) Satuan pendidikan menengah dan satuan
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangan masing-masing wajib
menyediakan beasiswa bagi peserta didik
berkewarganegaraan Indonesia yang
berprestasi.
(3) Satuan pendidikan menengah dan satuan
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangan masing-masing wajib
menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi
peserta didik berkewarganegaraan Indonesia
yang tidak mampu secara ekonomi dan yang
orang tua atau pihak yang membiayai tidak
mampu secara ekonomi.
(4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah seluruh peserta didik.
(5) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan
oleh Pemerintah dapat mengalokasikan
beasiswa bagi warga negara asing.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan
bantuan biaya pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 53B
(1) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan
oleh Pemerintah wajib menjaring peserta didik
baru program sarjana melalui pola penerimaan
secara nasional paling sedikit 60% (enam puluh
persen) dari jumlah peserta didik baru yang
diterima untuk setiap program studi pada
program pendidikan sarjana.
(2) Pola penerimaan secara nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
penerimaan mahasiswa melalui penelusuran
minat dan bakat atau bentuk lain yang sejenis.
(3) Peserta didik baru yang terjaring melalui pola
penerimaan secara nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), termasuk peserta didik
yang tidak mampu secara ekonomi dan yang
orang tua atau pihak yang membiayai tidak
mampu secara ekonomi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola
penerimaan secara nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
5. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan
10 (sepuluh) pasal yakni Pasal 58A, Pasal 58B,
Pasal 58C, Pasal 58D, Pasal 58E, Pasal 58F, Pasal
58G, Pasal 58H, Pasal 58I, dan Pasal 58J yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 58A
Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal,
pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah
yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 (dua)
organ yang terdiri atas:
a. kepala sekolah/madrasah yang menjalankan
fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia
dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau
pendidikan menengah; dan
b. komite sekolah/madrasah yang menjalankan
fungsi pengarahan, pertimbangan, dan
pengawasan akademik.
Pasal 58B
(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini
jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau
pendidikan menengah yang diselenggarakan
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
menggunakan tata kelola sebagai berikut:
a. kepala sekolah/madrasah menjalankan
manajemen berbasis sekolah/madrasah
untuk dan atas nama
Gubernur/Bupati/Walikota atau Menteri
Agama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
b. komite sekolah/madrasah memberi
bantuan pengarahan, pertimbangan, dan
melakukan pengawasan akademik kepada
dan terhadap kepala sekolah/madrasah.
(2) Manajemen berbasis sekolah/madrasah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kewenangan kepala
sekolah/madrasah menentukan secara mandiri
untuk satuan pendidikan yang dikelolanya
dalam bidang manajemen, yang meliputi:
a. rencana strategis dan operasional;
b. struktur organisasi dan tata kerja;
c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
d. sistem penjaminan mutu internal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
satuan pendidikan anak usia dini jalur formal,
pendidikan dasar, dan/atau pendidikan
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota atau Peraturan
Menteri Agama.
Pasal 58C
(1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan anak
usia dini jalur formal, pendidikan dasar,
dan/atau pendidikan menengah yang
diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan
tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum
nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam
Pasal 49 ayat (2).
Pasal 58D
(1) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan
oleh Pemerintah memiliki paling sedikit
4 (empat) jenis organ yang terdiri atas:
a. rektor, ketua, atau direktur yang
menjalankan fungsi pengelolaan satuan
pendidikan tinggi;
b. senat universitas, institut, sekolah tinggi,
akademi, atau politeknik yang menjalankan
fungsi pertimbangan dan pengawasan
akademik;
c. satuan pengawasan yang menjalankan
fungsi pengawasan bidang non-akademik;
dan
d. dewan pertimbangan yang menjalankan
fungsi pertimbangan non-akademik dan
fungsi lain yang ditentukan dalam statuta
satuan pendidikan tinggi masing-masing.
(2) Nama organ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam
statuta satuan pendidikan tinggi masing-
masing.
(3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis organ
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam statuta satuan pendidikan tinggi
masing-masing.
Pasal 58E
(1) Rektor, ketua, atau direktur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58D ayat (1) huruf a
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau
Menteri Agama, sebagai pemimpin satuan
pendidikan tinggi.
(2) Rektor, ketua, atau direktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh beberapa
unsur pimpinan pada tingkat satuan
pendidikan tinggi dan/atau pada tingkat
fakultas atau sebutan lain yang sejenis.
(3) Jumlah dan jenis unsur pimpinan satuan
pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam statuta satuan pendidikan
tinggi masing-masing atas persetujuan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan
dan pemberhentian rektor, ketua, atau direktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 58F
(1) Tata kelola satuan pendidikan tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai
berikut:
a. rektor, ketua, atau direktur menjalankan
otonomi perguruan tinggi untuk dan atas
nama Menteri dalam bidang pendidikan
tinggi, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat dan bidang lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. senat universitas, institut, sekolah tinggi,
akademi, atau politeknik memberi
pertimbangan dan melakukan pengawasan
terhadap rektor, ketua, atau direktur dalam
pelaksanaan otonomi perguruan tinggi
bidang akademik;
c. satuan pengawasan melakukan pengawasan
pelaksanaan otonomi perguruan tinggi
bidang non akademik untuk dan atas nama
rektor, ketua, atau direktur;
d. dewan pertimbangan memberi
pertimbangan otonomi perguruan tinggi
bidang non-akademik dan fungsi lain sesuai
statuta kepada rektor, ketua, atau direktur.
(2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
kewenangan rektor, ketua, atau direktur
menentukan secara mandiri satuan pendidikan
yang dikelolanya antara lain dalam:
a. bidang manajemen organisasi, yaitu:
1. rencana strategis dan operasional;
2. struktur organisasi dan tata kerja;
3. sistem pengendalian dan pengawasan
internal; dan
4. sistem penjaminan mutu internal,
yang ditetapkan oleh rektor, ketua, atau
direktur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
b. bidang akademik, yaitu:
1. norma, kebijakan, dan pelaksanaan
pendidikan:
a) persyaratan akademik mahasiswa yang
akan diterima;
b) pembukaan, perubahan, dan
penutupan program studi;
c) kerangka dasar dan struktur
kurikulum serta kurikulum program
studi;
d) proses pembelajaran;
e) penilaian hasil belajar;
f) persyaratan kelulusan; dan
g) wisuda.
2. norma, kebijakan, serta pelaksanaan
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
c. bidang kemahasiswaan, yaitu:
1. norma dan kebijakan kemahasiswaan;
2. kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler
dan ekstrakurikuler;
3. organisasi kemahasiswaan; dan
4. pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
d. bidang sumber daya manusia, yaitu:
1. norma dan kebijakan pengelolaan sumber
daya manusia;
2. persyaratan dan prosedur penerimaan
sumber daya manusia;
3. penugasan dan pembinaan sumber daya
manusia;
4. penyusunan target kerja dan jenjang karir
sumber daya manusia; dan
5. pemberhentian sumber daya manusia,
yang ditetapkan oleh rektor, ketua, direktur
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bidang kepegawaian.
e. bidang sarana dan prasarana, yaitu:
1. norma dan kebijakan pengelolaan sarana
dan prasarana; dan
2. penggunaan sarana dan prasarana,
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Otonomi perguruan tinggi dalam:
a. bidang keuangan yaitu:
1. norma dan kebijakan pengelolaan bidang
keuangan;
2. perencanaan dan pengelolaan anggaran
jangka pendek dan jangka panjang;
3. tarif setiap jenis layanan pendidikan;
4. penerimaan, pembelanjaan, dan
pengelolaan uang;
5. melakukan investasi jangka pendek dan
jangka panjang;
6. melakukan pengikatan dalam tri dharma
perguruan tinggi dengan pihak ketiga;
7. memiliki utang dan piutang jangka
pendek dan jangka panjang; dan
8. sistem pencatatan dan pelaporan
keuangan.
b. bidang sumber daya manusia yaitu jenis dan
besar gaji serta tunjangan yang melekat pada
gaji yang diberikan di atas gaji dan
tunjangan melekat yang diterima pegawai
negeri sipil.
c. bidang sarana dan prasarana yaitu:
1. pembelian dan tatacara pembelian sarana
dan prasarana;
2. pencatatan sarana dan prasarana;
3. penghapusan sarana dan prasarana,
dapat dijalankan apabila satuan pendidikan
tinggi menerapkan pola pengelolaan keuangan
badan layanan umum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
satuan pendidikan tinggi, dan otonomi
perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam statuta
masing-masing satuan pendidikan tinggi yang
ditetapkan oleh Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi
perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang sesuai dengan karakteristik
pengelolaan satuan pendidikan tinggi
ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(6) Dalam hal satuan pendidikan tinggi tidak
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum maka otonomi sebagaimana
tercantum pada ayat (3) diatur dengan pola
pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
Pasal 58G
(1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan
tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat
menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh
badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam
Pasal 49 ayat (2).
Pasal 58H
(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangan masing-masing
menanggung seluruh biaya investasi, biaya
operasional, beasiswa, dan bantuan biaya
pendidikan bagi satuan pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah.
(2) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
dengan kemampuan dan kewenangan masing-
masing menanggung biaya investasi, biaya
operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya
pendidikan bagi satuan pendidikan anak usia
dini jalur formal dan/atau pendidikan
menengah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Pemerintah sesuai dengan kemampuan
keuangan negara menanggung biaya investasi,
biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan
biaya pendidikan bagi satuan pendidikan tinggi
yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional,
beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan
bagi satuan pendidikan anak usia dini jalur
formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan
menengah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah disalurkan
kepada kepala sekolah/madrasah dan dikelola
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional,
beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan
bagi satuan pendidikan tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah disalurkan
kepada rektor, ketua, atau direktur dan dikelola
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 58I
Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dapat
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum.
Pasal 58J
(1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan
satuan pendidikan wajib diwujudkan paling
sedikit dengan:
a. menyelenggarakan tata kelola satuan
pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2);
b. menyeimbangkan jumlah peserta didik,
kapasitas sarana dan prasarana, pendidik,
tenaga kependidikan serta sumber daya
lainnya;
c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara
komersial; dan
d. menyusun laporan penyelenggaraan
pendidikan dan laporan keuangan tepat
waktu, transparan, dan akuntabel sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntabilitas
pengelolaan dan penyelenggaraan satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
6. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60
(1) Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar;
c. pendidikan menengah; dan
d. pendidikan tinggi.
(2) Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas:
a. pemerintah daerah yang menyelenggarakan
satuan pendidikan anak usia dini jalur
formal, pendidikan dasar dan menengah;
b. Kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama
menyelenggarakan satuan pendidikan anak
usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan
menengah;
c. Kementerian yang menyelenggarakan
satuan pendidikan tinggi; dan
d. masyarakat yang menyelenggarakan satuan
pendidikan anak usia dini jalur formal,
pendidikan dasar, menengah, dan/atau
tinggi, melalui badan hukum yang
berbentuk antara lain yayasan,
perkumpulan, dan badan lain sejenis.
7. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga Pasal 170
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 170
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah, berstatus
sebagai pegawai negeri sipil dan non-pegawai
negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai
negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) membuat perjanjian dengan kepala
sekolah/madrasah atau rektor, ketua, atau
direktur.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan isi
perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
8. Judul BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi
sebagai berikut:
BAB XIII
PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN
PENDIDIKAN
9. Ketentuan Pasal 182 diubah dan di antara ayat (9)
dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9a)
sehingga Pasal 182 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 182
(1) Pendirian program atau satuan pendidikan
anak usia dini formal, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi
wajib memperoleh izin Pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk TK, SD, SMP, SMA, dan SMK,
yang memenuhi standar pelayanan minimum
sampai dengan Standar Nasional Pendidikan,
diberikan oleh bupati/walikota.
(3) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK,
yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
menjadi satuan dan/atau program pendidikan
bertaraf internasional diberikan oleh Menteri.
(4) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK,
yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
menjadi satuan dan/atau program pendidikan
berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh
bupati/walikota.
(5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk satuan pendidikan khusus pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah
diberikan oleh gubernur.
(6) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk RA, MI, MTs, MA, MAK, dan
pendidikan keagamaan dikeluarkan oleh
Menteri Agama.
(7) Izin pengembangan RA, MI, MTs, MA, MAK, dan
pendidikan keagamaan menjadi satuan
dan/atau program pendidikan bertaraf
internasional atau berbasis keunggulan lokal
dikeluarkan oleh Menteri Agama.
(8) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk universitas dan institut yang
diselenggarakan oleh Pemerintah diberikan oleh
Presiden atas usul Menteri.
(9) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk sekolah tinggi, politeknik, dan
akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
diberikan oleh Menteri setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur Negara.
(9a) Izin pendirian perguruan tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan
oleh masyarakat diberikan oleh Menteri atas
usul pengurus atau nama lain yang sejenis dari
badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk satuan pendidikan Indonesia di
luar negeri diberikan oleh Menteri.
(11) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara
pemberian izin satuan pendidikan formal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (10) diatur dengan Peraturan
Menteri.
10. Ketentuan Pasal 184 diubah, dan ditambahkan
1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 184
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 184
(1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan
formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan
kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan
pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi,
serta manajemen dan proses pendidikan.
(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam
Standar Nasional Pendidikan.
(3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan
harus melampirkan:
a. hasil studi kelayakan tentang prospek
pendirian satuan pendidikan formal dari segi
tata ruang, geografis, dan ekologis;
b. hasil studi kelayakan tentang prospek
pendirian satuan pendidikan formal dari segi
prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan
budaya;
c. data mengenai perimbangan antara jumlah
satuan pendidikan formal dengan penduduk
usia sekolah di wilayah tersebut;
d. data mengenai perkiraan jarak satuan
pendidikan yang diusulkan di antara gugus
satuan pendidikan formal sejenis;
e. data mengenai kapasitas daya tampung dan
lingkup jangkauan satuan pendidikan formal
sejenis yang ada; dan
f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk
kelangsungan pendidikan paling sedikit
untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
(4) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan
oleh kementerian lain atau lembaga pemerintah
nonkementerian, selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) harus pula memenuhi
persyaratan:
a. memiliki program-program studi yang
diselenggarakan secara khas terkait dengan
tugas dan fungsi kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian yang
bersangkutan; dan
b. adanya undang-undang sektor terkait yang
menyatakan perlu diadakannya pendidikan
yang diselenggarakan secara khas terkait
dengan tugas dan fungsi kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian yang
bersangkutan.
(5) Kewenangan membuka, mengubah, dan
menutup program studi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58F ayat (2) huruf (b) butir (1.b)
diberikan secara bertahap kepada perguruan
tinggi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pentahapan
pemberian kewenangan untuk membuka dan
menutup program studi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
11. Di antara Pasal 184 dan Pasal 185 disisipkan 2 (dua)
pasal baru yakni Pasal 184A dan Pasal 184B yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 184A
(1) Perubahan perguruan tinggi dapat dilakukan
melalui:
a. perubahan nama dan/atau bentuk dari
nama dan/atau bentuk perguruan tinggi
tertentu menjadi nama dan/atau bentuk
perguruan tinggi yang lain;
b. penggabungan 2 (dua) atau lebih perguruan
tinggi menjadi 1 (satu) perguruan tinggi
baru;
c. 1 (satu) atau lebih perguruan tinggi
bergabung ke perguruan tinggi lain;
d. pemecahan dari 1 (satu) bentuk perguruan
tinggi menjadi 2 (dua) atau lebih bentuk
perguruan tinggi yang lain.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan
setelah mendapat pertimbangan dari Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan
perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 184B
(1) Penutupan universitas dan institut yang
diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan
oleh Presiden atas usul Menteri.
(2) Penutupan sekolah tinggi, politeknik, dan
akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
ditetapkan oleh Menteri.
(3) Penutupan perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan
oleh badan hukum penyelenggara pendidikan
setelah ijin dicabut oleh Menteri.
(4) Penutupan perguruan tinggi atau pencabutan
ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) dilakukan apabila
perguruan tinggi yang bersangkutan tidak lagi
memenuhi syarat pendirian atau proses
penyelenggaraan perguruan tinggi tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan
perguruan tinggi atau pencabutan ijin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri.
12. Pasal 207 diubah sehingga Pasal 207 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 207
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya dapat memberikan
sanksi administratif berupa peringatan,
penundaan atau pembatalan pemberian
sumber daya pendidikan kepada satuan
pendidikan, penutupan satuan pendidikan
dan/atau program pendidikan yang
melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 53B ayat (1),
Pasal 54, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal
58J ayat (1), Pasal 69 ayat (4), Pasal 71 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 72, Pasal 81 ayat (6), Pasal
95, Pasal 122 ayat (1), Pasal 131 ayat (5), Pasal
162 ayat (2), Pasal 184, dan Pasal 184A.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan
pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
13. Di antara Pasal 220 dan Pasal 221 disisipkan
6 (enam) pasal yakni Pasal 220A, Pasal 220B,
Pasal 220C, Pasal 220D, Pasal 220E, dan Pasal 220F
yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 220A
(1) Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh
Universitas Indonesia, Universitas Gadjah
Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut
Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara,
Universitas Pendidikan Indonesia, dan
Universitas Airlangga masih tetap berlangsung
sampai dilakukan penyesuaian pengelolaannya
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2) Penyesuaian pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3
(tiga) tahun sebagai masa transisi sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
(3) Pengalihan status kepegawaian dosen dan
tenaga kependidikan pada Universitas
Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut
Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor,
Universitas Sumatera Utara, Universitas
Pendidikan Indonesia, dan Universitas
Airlangga yang sebelumnya berstatus sebagai
pegawai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik
Negara diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Universitas Indonesia, Universitas Gadjah
Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut
Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara,
Universitas Pendidikan Indonesia, dan
Universitas Airlangga ditetapkan sebagai
perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh
pemerintah.
(5) Penetapan lebih lanjut masing-masing
perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan
dengan Peraturan Presiden.
Pasal 220B
(1) Pengelolaan keuangan Universitas Indonesia,
Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi
Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas
Sumatera Utara, Universitas Pendidikan
Indonesia, dan Universitas Airlangga,
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum.
(2) Penetapan penerapan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
peraturan pemerintah mengenai pengelolaan
keuangan badan layanan umum.
(3) Penyesuaian tata kelola keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling
lambat 31 Desember 2012.
Pasal 220C
(1) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara
yang telah memperoleh pemisahan kekayaan
negara yang ditempatkan sebagai kekayaan
awal Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik
Negara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
tahun wajib menyelesaikan pengalihan
kekayaan negara kepada Menteri.
(2) Para pihak pada perjanjian yang telah dibuat
oleh Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik
Negara dengan pihak lain wajib disesuaikan
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini.
Pasal 220D
(1) Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal,
pendidikan dasar, dan/atau pendidikan
menengah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah tetap
mengelola satuan pendidikan sampai dilakukan
penyesuaian tata kelola paling lama 4 (empat)
tahun sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.
(2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan
oleh Pemerintah tetap mengelola satuan
pendidikan sampai dilakukan penyesuaian tata
kelola paling lama 3 (tiga) tahun sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
(3) Penyesuaian tata kelola satuan pendidikan
anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar,
dan/atau pendidikan menengah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Agama
atau Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya.
(4) Penyesuaian tata kelola satuan pendidikan
tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian
tata kelola satuan pendidikan anak usia dini
jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau
pendidikan menengah yang diselenggarakan
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri Agama atau
Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai
dengan kewenangannya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian
tata kelola satuan pendidikan tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 220E
Yayasan, perkumpulan, dan badan lain sejenis yang
telah berstatus badan hukum, tetap
menyelenggarakan satuan pendidikan sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
badan hukum nirlaba.
Pasal 220F
(1) Pengelolaan pendidikan yang dilakukan oleh
Universitas Pertahanan yang sebelumnya
adalah Badan Hukum Pendidikan Pemerintah
Universitas Pertahanan dinyatakan masih tetap
berlangsung sejak tanggal 31 Maret 2010
sampai Universitas Pertahanan menyesuaikan
tata kelola berdasarkan Peraturan Pemerintah
ini.
(2) Penyesuaian tata kelola sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga)
tahun sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.
(3) Universitas Pertahanan ditetapkan sebagai
perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh
pemerintah.
(4) Penetapan lebih lanjut Universitas Pertahanan
sebagai satuan pendidikan tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan
Peraturan Presiden.
Pasal 220G
(1) Pengelolaan keuangan Universitas Pertahanan
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum.
(2) Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan
badan layanan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah mengenai Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum
(3) Penyesuaian tata kelola keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling
lambat 31 Desember 2012.
Pasal 220H
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
tata kelola perguruan tinggi yang diatur dalam:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000
tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai
Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000
tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada
sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
271);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000
tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor
sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 272);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000
tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung
sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 273);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003
tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara
sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 125);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004
tentang Penetapan Universitas Pendidikan
Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 13);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006
tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai
Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6); dan
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010
tentang Badan Hukum Pendidikan Pemerintah
Universitas Pertahanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 48);
masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai
fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan
peraturan perundang-undangan sesudah masa
transisi.
Pasal 220I
Tata kelola perguruan tinggi yang dinyatakan masih tetap
berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 220H
adalah tidak termasuk tata kelola keuangan.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 28 September 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 28 September 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 112
www.djpp.depkumham.go.id
Translate
PP Pengganti UU BHP
Mengenai Saya
Diberdayakan oleh Blogger.
0 komentar:
Posting Komentar