oleh: SEKRETARIAT BERSAMA GERAKAN RAKYAT ANTI PERAMPASAN TANAH

Pengantar
Situasi politik dunia sekarang ini semakin memanas seiring badai krisis ekonomi dunia yang akan berlangsung lama karena bangkrutnya sistem kapitalisme dalam skala dunia. Krisis ekonomi dan keuangan yang memu-kul pusat kekuatan imperialis seperti di Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah membawa malapetaka besar bagi rakyat di negeri-negeri imperialis dan rakyat di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan. Gerakan rakyat yang bangkit di berbagai negeri menandakan masa senjakala dari sistem kapitalisme yang sekarat dan semakin barbar. Berbagai bentuk perlawanan rakyat yang semakin besar dan massif mewarnai hari-hari dalam pusaran badai krisis yang semakin dalam; secara langsung telah menyerang sistem kapitalisme dalam skala dunia yang tidak lagi menjadi solusi bagi rakyat dunia namun justru malapetaka. Tak terkecuali bagi rakyat Indonesia.

Indonesia adalah negeri setengah jajahan dan setengah feodal yang ditandai dengan ketergantungan ekonomi yang sepenuhnya bertumpu pada modal asing dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan kapitalis monopoli asing dan bukan untuk rakyat Indonesia. Dominasi kapital asing telah meliputi seluruh sektor kehidupan ekonomi nasional tanpa kecuali. Hancurnya ekonomi nasional karena dominasi kapital monopoli asing (imperialisme) ini tidak bisa dipisahkan dari kedudukan dan peranan klas-klas reaksi yang mengontrol negara Republik Indonesia dan pemer-intah yang sedang berkuasa di bawah rezim boneka SBY-Budiono. Politik nasional Indonesia yang terjajah dan menjadi pemerintah boneka imperialis pimpinan AS, telah menjadikan pemerintah SBY-Budiono sebagai pintu gerbang bagi penindasan dan penghisapan rakyat In-donesia yang semakin brutal yang dilakukan oleh negeri-negeri imperialis agar bisa keluar dari badai krisis yang ten-gah menyerang negeri-negeri mereka.

Pada perkem-bangan situasi nasional sekarang, ma-salah politik na-sional semakin memanas oleh berbagai isu sosial-ekonomi maupun politik karena tindakan-tindakan perlawanan kolektif massa rakyat yang luas dan ditindas dengan cara-cara fasis yang kejam oleh tentara dan polisi di bawah pemerintah SBY. Belum lama berselang, suku bangsa minoritas di Papua telah mendapatkan tindaan yang kejam dari Polri/TNI, selain gerakan buruh di PT Freeport, yang ditembak mati oleh aparatus tentara-polisi.

Masih segar dalam ingatan kolektif massa rakyat Indonesia, bagaimana PT Freeport juga menyatakan bahwa pe-rusahaan imperialis dari AS ini telah memberikan dana sebanyak 14 juta USD kepada Polri/TNI di Papua untuk biaya pengamanan areal tambang yang semakin menjelaskan Polri/TNI sebagai aparatus imperialis secara lang-sung. Situasi ini sangat nyata dan terang menjelaskan perwujudan watak korup dan fasis yang dilakukan oleh pe-merintah SBY sebagai boneka yang melayani kepentingan imperialis yang panik di tengah krisis. Di tengah situasi seperti inilah gerakan rakyat anti perampasan tanah telah menemukan dasar obyektifnya untuk memperbesar dan memperkuat gerakan rakyat dalam garis anti-imperialisme, anti feodalisme dan anti-kapitalisme birokrat.

Rezim SBY-Budiono sebagai Rezim Fasis Perampas Tanah Rakyat


Hakekat fasisme adalah kekerasan dengan menggunakan apara-tus negara yang melayani dan melindungi kepentingan investasi asing milik imperialis dengan cara menindas perlawanan rakyat secara kejam dengan kekerasan bersenjata maupun cara-cara terselubung yang licik.

Fakta fasisme di Indonesia bisa dengan mudah kita lacak dari jejak berdarah tindasan militer yang dilakukan oleh mesin ne-gara reaksi melalui kapitalis birokrat mulai dari Presiden, TNI-Polri, Gubernur, hingga Bupati dari Sabang hingga Merauke. Kapitalis birokrat sejak jaman Suharto hingga SBY saat ini terus menyempurnakan diri agar memiliki legitimasi melakukan tin-dakan fasisnya dengan berbagai perundang-undangan yang mengesahkan penangkapan, penculikan, penghilan-gan paksa, penyadapan, pembreidelan, pelarangan organisasi, penggusuran massal, perampasan tanah, pen-gusiran paksa, pembubaran paksa demonstrasi, dan sebagainya.

Secara militer, negara reaksi juga belum membubarkan komando teritori dari tingkat Kodam hingga Koramil dan terus bergerak aktif dalam mengintimidasi kehidupan rakyat serta mengamankan kepentingan vital milik imperialis. Dengan berbagai kedok mereka juga membangun dan membina berbagai organisasi masyarakat yang ber-jubah agama dan kesukuan untuk memecah-belah dan mengadu-domba rakyat, bahkan disiapkan untuk melaku-kan tindakan fasis atas nama agama atau stabilisasi politik bagi iklim investasi asing yang setiap saat dibutuhkan.

Secara umum, jejak langkah fasis yang berderap ini menyertai isu-isu strategis yang disokong langsung imperial-isme AS seperti anti-terorisme maupun proyek-proyek besar milik imperialis yang tengah membuang kapitalnya ke Indonesia agar tidak membusuk seperti pertambangan besar, perkebunan besar, taman nasional, kawasan in-dustri, dan proyek infrastruktur besar.

Rakyat suku bangsa minoritas di Papua belum bebas dari operasi militer, mengalami penindasan fasis militer oleh aparat TNI-Polri yang mengamankan perusahaan tambang emas terbe-sar di dunia PT Freeport Mc Moran maupun proyek perkebunan besar untuk pangan dan energi (MIFEE). Di Su-lawesi, investasi besar-besaran di tambang nikel dan minyak, (Inco, Exxon Mobile Oil, Medco), perkebunan kelapa sawit (Sinarmas, Cargill, Lonsum, dsb), bendungan besar (Bank Dunia, ADB), taman nasional, dan infrastruktur (PLTA), semuanya menggusur tempat tinggal dan sumber ekonomi rakyat atas nama pembangunan, penanaman investasi dan perdagangan yang kesemuanya adalah kepentingan bisnis imperialis. Di Kalimantan dan Sumatra,
proyek perkebunan kelapa sawit (Cargill, Sinar mas), perkebunan tanaman industri (Barito Pasific, Sinarmas, Golden Eagle), tambang batubara, taman nasional, juga membawa konsekwensi kejam bagi suku bangsa minoritas maupun rakyat setempat.

Konflik agraria akibat perampasan tanah oleh perusahaan perkebunan skala besar juga telah memakan korban di Mesuji Lampung dan Sumatra Bagian Selatan. Rakyat di Register 45, Moro-moro, Lampung sudah sangat lama dirampas tanahnya dan kehilangan hak sosial-ekonomi dan politiknya. Sekitar 30 rakyat meninggal dan ratusan rakyat di penjara akibat aksi perebutan lahan antara rakyat dan perusahaan perkebunan PT Silva-inhutani, PT SWA dan PT BSMI. Aparat polisi, tentara, hingga Pam Swakarsa bentukan perusahaan perkebunan telah menjadi mata rantai fasis di lapangan yang seluruh operasionalnya disokong oleh pihak perusahaan perkebunan.

Sementara pembantaian rakyat di Lambu, Sape, Bima, NTB, lebih terang menjelaskan bagaimana rakyat dijadikan tumbal bagi perusahaan tambang besar milik imperialis bernama PT Arc Exploration, sebuah perusahaan tam-bang emas dari Australia yang menjadi pemegang saham mayoritas PT SMN.

Aksi blokade pelabuhan yang dilaku-kan rakyat Lambu dibubarkan paksa dengan berondongan senjata oleh pihak Brimob-Polri. Dampaknya 2 orang meninggal dunia dan puluhan luka-luka berat. Penembakan, pemukulan dan penganiayaan berat terhadap rakyat secara terang-terang menjelaskan peranan TNI/Polri sebagai alat fasis negara yang menginjak-injak hak asasi rakyat dan melayani kepentingan kapital asing.

Demikian pula yang terjadi di Sinyerang, Jambi. Sekitar 1500 petani sedang berkonflik dengan PT APP anak peru-sahaan Sinar Mas yang merampas tanah sekitar 7244 hektar milik rakyat. Petani Sinyerang bangkit melakukan perlawanan dengan merebut kembali tanah yang telah dirampas oleh PT APP dengan menebang kayu dan men-guasai kembali lahan.

Berbagai bentuk perampasan tanah skala luas yang sedang berjalan saat ini pada hakekatnya adalah skema dari imperialis. Pertambangan skala besar (minyak, emas, batubara, mineral, pasir besi, panas bumi, dsb), perkebunan skala besar (kelapa sawit, hutan tanaman industri, karet), taman nasional, proyek infrastruktur (kawasan industri milik imperialis, jalan tol, bandar udara, waduk, fasilitas militer, dsb), hingga isu perubahan iklim yang meng-gunakan program REDD+. Esensi dari seluruh penerapan kebijakan tersebut adalah perampasan tanah yang ha-rus dilawan oleh seluruh rakyat di pedesaan maupun perkotaan.

Ditinjau dari seluruh rencana pembangunan tersebut, secara hakekat merupakan kepentingan imperialis dan rezim SBY me-layani imperialis yang sangat menentukan dari aspek modal (kapital) yang besar, jenis tanaman maupun produksi, jenis proyek, hingga tujuan produksi dan proyek yang sepenuhnya untuk melayani kepentingan imperialis.

Kecaman, Tuntutan dan Seruan

Kecaman :

Mengutuk Pemerintah SBY-Budiono sebagai rezim fasis perampas tanah rakyat yang harus bertanggung jawab atas seluruh pembantaian dan kekerasan brutal yang dila-kukan oleh aparat Polri/TNI/Pam Swakarsa.

Tuntutan :

1. Hentikan seluruh bentuk perampasan tanah yang sedang maupun yang sudah berlang-sung untuk kepentingan perkebunan skala besar, pertambangan skala besar, taman nasional, dan proyek infrastruktur yang merugikan rakyat!

2. Hentikan seluruh tindakan kekerasan fasis yang dilakukan oleh aparat negara TNI/Polri maupun kelompok sipil bayaran (pam swakarsa) terhadap rakyat!

3. Hentikan kriminalisasi terhadap rakyat dan bebaskan seluruh pejuang rakyat yang telah melakukan perjuangan hidup-mati untuk merebut tanah sebagai sumber kehidupan rakyat!

4. Tarik seluruh pasukan TNI/Polri dari seluruh wilayah konflik agraria

5. Hukum dan copot seluruh aparat TNI/Polri dari jabatannya yang telah melakukan penembakan dan penganiayaan brutal terhadap rakyat!

6. Cabut seluruh undang-undang yang menjadi dasar hukum perampasan tanah Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), UU Perkebunan, UU No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pengesahan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

7. Tolak dan Blejeti Reforma Agraria palsu pemerintah SBY!

8. Laksanakan Landreform Sejati!

Seruan :

Menyerukan kepada seluruh kaum tani di Indonesia untuk merebut kembali tanah-tanah dari para perampas tanah yang dilakukan oleh musuh-musuh petani, mempertahankan tanah yang telah diduduki dan mengelola tanah agar produktif untuk kelangsungan hidup keluarga petani. Menggalang persatuan rakyat seluas mungkin dengan membangun SEKRETARIAT BER-SAMA GERAKAN AKYAT ANTI PERAMPASAN TANAH untuk menggelorakan dan menyatukan perjuangan rakyat anti tambang besar, anti perkebunan skala besar, anti taman nasional, dan proyek infrasturktur yang merugikan kepentingan rakyat! Mengkoordinasikan seluruh perjuangan rakyat anti perampasan tanah dalam skala na-sional dan menghubungkan dengan perjuangan rakyat di berbagai negeri untuk meng-galangsolidaritas internasional dalam garis politik anti imperialisme, anti feodalisme, anti kapitalisme birokrat.

Hidup Kaum Tani Indonesia!
Tanah untuk Buruh-Tani!
Laksanakan Landreform Sejati!