Oleh: bandungmelawan.wordpress.com (djws-)

Setelah bertestimoni sebagai warga korban Gempa Jabar bersama Aliansi Rakyat Jawa Barat di depan Gd. Sate 13/Des, rumah Surya kembali dirusak oleh orang-orang kebun PTPN VIII Malabar.

Sengketa tanah dengan perkebunan tidak hanya terjadi di sumatra hingga jatuh korban. di jawa barat, tepatnya Pangalengan, tindakan perusakan oleh pihak kebun (PTPN VIII Malabar) terhadap warga pengungsi kembali terjadi. berikut kronologisnya:

Rabu, 24 des 2011
09.30; datang para pegawai dan pengurus perkebunan PTPN VIII (Malabar) 20 orang ke rumah salah satu warga (mang Nono). mereka menyampaikan progran penanaman teh dan memaksa warga untuk segera pindah. tapi warga menolak.
10.00; diawali dengan membongkar paksa rumah pa Ayi yang memang sudah kosong dan akan rirenovasi oleh pemiliknya. kondisi sekarang sudah rata dengan tanah. dilanjutkan dengan membongkar rumah milik Ma Anih, yang statusnya masih rumah isi dan pemiliknya ada di rumah.  Kondisinya sama dengan rumah milik Pa Ayi. dilanjutkan dengan membongkar rumah pa Ita, rumah yang masih baru dan ditempati oleh cucu pa Ita, sekarang rata. Perusakan kemudian dilanjut ke rumah Asep Ukong. Dinding dan terpal dirusak. Tidak cukup sampai disana, perusakan dan pembongkran dilanjutkan ke warung dan rumah tinggal milik Surya, setelah tanggal 27 Juli 2011 kemarin dijarah dan dirusak, kini kondisinya rata dengan tanah. ***

[slideshow]

Video perusakan rumah Surya (yang memberikan testimoni pada aksi "Maklumat Rakyat Jawa Barat" Bandung, 13 Desember 2011), bisa diunduh di sini.

berita sebelumnya bisa dibaca di sini

Oleh: VIVAnews -

(Arfi Bambani Amri, Syahrul Ansyari, Nila Chrisna Yulika)

Laporan disertai video berisi pemenggalan kepala dua orang petani.

Rabu, 14 Desember 2011, 12:17 WIB

Puluhan warga Mesuji, Lampung, mengadu ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, melaporkan pembunuhan keji yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum pada awal tahun 2011. Pembunuhan keji ini dilakukan saat penggusuran terhadap masyarakat dilakukan.

Atas kekejian ini, sekitar 30 warga Lampung tewas. Dalam pengaduannya ke Komisi III ini, warga Lampung yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Bob Hasan, memutar video kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam video itu diperlihatkan adanya pembantaian yang dilakukan dengan keji oleh orang-orang berseragam aparat.

Ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria. Sementara tampak satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang telah terpenggal. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain memperlihatkan kerusakan rumah penduduk.

"Bangunan ibadah dihancurkan, hasil panen singkong juga dirampas. Aparat juga melakukan pemerkosaan terhadap janda, pada saat penggusuran," kata Bob Hasan di Gedung DPR, Rabu 14 Desember 2011.

Peristiwa ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan PT Silva Inhutani sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu, terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.

Sementara, mantan anggota DPR Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi, yang ikut mendampingi warga mengatakan, perusahaan itu kesulitan mengusir penduduk dan kemudian meminta bantuan aparat. Selain meminta bantuanaparat, perusahaan itu juga membentuk kelompok keamanan sendiri.

"Mereka bentuk Pam Swakarsa untuk membenturkan rakyat dengan rakyat tapi di belakangnya aparat. Ketika warga mengadu ke aparat tidak dilayani. Intimidasi dari oknum aparat dan pihak perusahaan sangat masif di sana," kata Saurip. Dalam aksi penggusuran itu, setidaknya ada 30 korban tewas dan ratusan warga terluka sejak tahun 2009 sampai 2011.

120 Petani Ditahan

Sementara salah satu penduduk yang juga menjadi korban dari Desa Simpang Pematang, Mesuji, Mathias Nugroho, meminta kepada para anggota Komisi Hukum untuk mendesak Kepolisian memberi perlindungan kepada warga. Hal ini karena, hingga saat ini warga terus dihantui rasa takut.

Mathias juga menceritakan, setidaknya ada 120 warga yang ditahan Kepolisian. Salah satunya, ayahnya, Yudas, dengan sangkaan menduduki lahan tanpa izin.

"Bapak saya ditahan sudah tujuh bulan. Sudah divonis satu tahun di pengadilan. Yang lain ada yang masih ditahan. Ada juga yang sudah bebas," kata Mathias.

Selain terjadi di Meisuji, penggusuran dengan pembunuhan keji ini juga terjadi di daerah Tulang Bawang Induk dan Tulang Bawang Barat.

Menanggapi hal ini, anggota komisi Hukum dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo yang saat itu memimpin pertemuan dengan warga Lampung mengatakan, akan segera menindaklanjuti kasus ini. "Telah tejadi perbuatan biadab oleh PT Silva Inhutani dan kami, Komisi 3, akan melakukan langkah-langkah selanjutnya," kata dia.

Sementara itu, anggota komisi hukum dari fraksi Partai Golkar Nudirman Munir meminta menghadirkan Kapolda Lampung pada saat rapat dengan Kapolri dengan Komisi III nanti malam. "Saya minta wakil korban rapat dengan Kapolri nanti malam dan menghadirkan Kapolda lampung untuk dimintai keterangan," kata dia.

Sementara Komisi III juga meminta rekaman video itu untuk dijadikan barang bukti. "Nanti akan kami tunjukkan ke Kapolri," kata Bambang.

Sementara, Markas Besar Polri belum bisa mengkonfirmasi soal peristiwa ini. Polri belum bisa memberikan keterangan adanya tuduhan serius itu.

"Kami belum tahu. Kami akan cek kebenarannya terlebih dahulu," kata Kepala Divisi Humas Mabe Polri, Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu. (umi)

video berita tvone bisa klik di link ini: www.youtube.com/watch?v=VM5R7unlP08

• VIVAnews

sumber: http://nasional.vivanews.com/news/read/272069-pembunuhan-brutal-petani-diadukan-ke-dpr

Oleh KASBI

1.    Kontrak & Outsourcing yang diatur dalam UUK 13/2003 adalah perbudakan modern, yang melanggar HAM. Dimana Hak atas pekerjaan yang terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh tidak didapat. Negara dalam hal ini pemeintah telah melegalkannya dalam bentuk Undang undang, dimana kontrak dan outsourcing diperbolehkan sehingga buruh/pekerja menjadi barang yang bisa dioper atau diperjualbelikan semau majikan/pengusaha. Ketidakpastian akan pekerjaan membuat kepastian akan mendapatkan kesejahteraan juga tidak akan didapat. Dan fakta menunjukkan bahwa sudah 70% tenaga kerja Indonesia sekarang dalam keadaan hubungan yang tak pasti (BPS, Februari 2008) karena sistem kontrak & outsourcing tersebut, dengan demikian maka Negara telah melakukan pelanggaran HAM Berat, yakni menjadikan warga negaranya menjadi BUDAK di NEGERI SENDIRI.

2.    UPAH MURAH yang dilegalkan dengan PERMEN 17/2005 adalah Pelanggaran HAM, dimana menunjukkan Negara yang dijalankan oleh pemerintah saat ini tidak melindungi Buruh untuk menhdapatkan kesejahteraannya melalui upah yg didapat, karena konsep upah yang diatur oleh PERMEN 17/2005, Hal ini bisa kita lihat, sebagai berikut :
•    PERMENAKER 17/2005 tidak memiliki KAJIAN ILMIAH dan KAJIAN AKADEMIK tentang KEBUTUHAN HIDUP MANUSIA INDONESIA, Khusunya BURUH/PEKERJA
•    PERMENAKER 17/2005 hanya mengakomodasi kebutuhan hidup lajang, itupun dengan sangat minimalis. Tidak menjamin hidup layak.
•    Subtansi PERMENAKER 17/2005 ketinggalan zaman, minimalis dan tidak berorientasi hidup buruh yang layak. Dalam hal ini bisa kita lihat :
-    PANGAN, dalam PERMENAKER 17/2005 jelas menunjukkan MINIM GIZI. Item beras yang hanya 10 Kg dalam 1 bulan hanya cukup untuk makan 2 X sehari oleh 1 orang dengan besaran 0,33 kg. demikian juga item sayuran, buah-buahan dan minuman. Bila dipraktekkan hanya bisa memenuhi kebutuhan 2 minggu atau maksimal 3 minggu dalam 1 bulan. Sehingga buruh/pekerja harus menutupi sisanya dengan berbagai cara.
-    PERUMAHAN, dalam PERMENAKER 17/2005 tidak memiliki orientasi buruh/pekerja memiliki rumah walau dengan mencicil tetapi standar yang dipakai hanya “sewa kamar kontrakan”. Pemenuhan listrik tertinggal dari program pemerintah dimana yang umum dipakai masyarakat adalah 900 Watt. Kompor minyak tanah dan minyak tanah juga tertinggal serta mengabaikan program pemerintah dimana ada konversi minyak tanah ke GAS, sehingga dibutuhkan kompor gas, regulator, tabung gas dan gas. Air bersih hanya 6000M3 per bulan, tidak lagi memenuhi standar kesehatan.
-    PENDIDKAN dalam PERMENAKER 17/2005  sangat tidak memberikan kepada yang punya anak atau kesempatan kepada buruh mengenyam pendidikan. Tetapi dalam PERMENAKER 17/2005 tersebut hanya majalah mingguan.
-    KESEHATAN dalam PERMENAKER 17/2005 tidak memasukkan dana untuk biaya kesehatan atau iuran untuk jamsostek

3.    PHK adalah PELANGGARAN HAM oleh Negara yang dilegalkan dengan aturan peradilan, padahal Negara seharusnya melindungi rakyatnya agar mendapatkan pekerjaan. Maka memberikan ruang atau kesempatan PHK adalah pelanggaran HAM.

4.    UNION BUSTING adalah PELANGGARAN HAM, Kebebasan berorganisasi dan berserikat diatur dalam UUD 1945, tetapi prakteknya Negara atau pemerintah tidak mampu meberikan perlindungan kepada Buruh/pekerja yang membuat organisasi dan di PHK atau dimutasi dan dipersulit oleh perusahaan. Seharusnya pemerintah hadir untuk memberikan sanksi kepada pengusaha dan memberikan perlindungan kepada buruh/serikat buruh. Namun sebaliknya selama ini kasus-kasus UNION BUSTING (Pemberangusan Serikat buruh dengan berbagai pola) tidak tersentuh oleh hukum.

: Hentikan Perampasan Upah, Tanah, dan Kerja!

1. Sejarah Perjalanan Pemuda Indonesia

Tanggal 28 Oktober 2010, seluruh Pemuda di Indonesia akan memperingati Hari Sumpah Pemuda yang menginjak usianya ke 80 (delapan puluh). Usianya bahkan lebih tua di bandingkan usia dari kemerdekaan Indonesia sendiri, tentu sangat penting bagi kalangan pemuda dan mahasiswa di Indonesia menggali kembali makna dibalik sumpah pemuda tersebut dan semangat apakah yang harus dilanjutkan oleh kaum pemuda dan mahasiswa di Indonesia dalam kenyataan perjuangan rakyat di Indonesia saat ini sebagai negeri setengah jajahan dan setengah feodal di bawah penindasan serta penghisapan imperialisme, foedalisme dan kapitalisme birokrat yang dijalankan oleh kekuasaaan bersama borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalis birokrat melalui pemerintahan SBY-Boediono yang saat ini sedang berkuasa.

Sumpah pemuda, janji keramat para pemuda Indonesia yang di deklarasikan tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah para pemuda ini berisikan nafas cinta terhadap rakyat Indonesia yang berjanji akan selalu mengabdikan diri pada bangsa dan negara Indonesia. Apalagi saat itu keadaan Indonesia sedang berada di bawah belenggu langsung Kolonialisme Belanda. Tentu keberadaan sumpah pemuda ini semakin menjelaskan bagaimana para pemuda Indonesia menyadari sepenuhnya peran dan tanggung jawabnya atas perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Baik atas perjuangan kaum tani, kelas buruh dan golongan lain rakyat Indonesia melawan kolonialisme Belanda. Hal ini juga dapat dilihat bahwa sebelum sumpah pemuda dilahirkan oleh kaum pemuda telah memiliki andil besar dalam kancah pergerakan politik nasional ketika itu yang lebih dikenal sebagai zaman “Kebangkitan Nasional” atau lahirnya sebuah kesadaran meluas dari kalangan massa rakyat Indonesia ketika itu untuk mencapai kemerdekaan sebagai sebuah bangsa dan rakyat dari belenggu kolonialisme Belanda.

 

Perjalanan Perjuangan Pemuda Indonesia

Kelahiran sumpah pemuda sendiri tidak terlepas dari sejarah panjang bangsa dan rakyat Indonesia dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda ratusan tahun lamanya. Tempaan-tempaan  perjuangan rakyat Indonesia yang panjang dan  keras dengan taruhan darah dan nyawa rakyat sepanjang ratusan tahun lamanya tersebut. Perjuangan rakyat Indonesia untuk menghilangkan rantai penindasan kolonialisme Belanda telah menjadi pelajaran tersendiri untuk melakukan sebuah perjuangan pembebasan nasional yang lebih baik. Ini ditandai dengan lahirnya kesadaran berorganisasi dan melakukan aksi-aksi perjuangan yang lebih maju dan terorganisasikan mulai dari pemogokan sampai perjuangan rakyat bersenjata.

Kemudian memasuki abad 20an, terjadi perubahan besar dalam perjuangan rakyat Indonesia, dengan mulai munculnya semangat kemerdekaan sebagai sebuah bangsa dan lahirnya organisasi-organisasi modern (ormas dan partai politk) sebagai alat perjuangan rakyat. Gerakan ini banyak dimotori oleh kaum muda terpelajar. Ketika itu banyak kalangan pemuda dari golongan priyayi yang menempuh kuliah di perguruan tinggi seperti STOVIA, IHS, bahkan ke luar ngeri[1]. Kaum pemuda terpejalar ketika itu kemudian banyak mempelajari teori-teori dari negeri-negeri barat. Mereka mempelajari tentang berbagai perjuangan rakyat di berbagai negeri untuk mendapatkan kemerdekaannya seperti revolusi prancis, ataupun tentang revolusi industri, teori-teori marxis dan juga situasi tentang perkembangan internasional seperti revolusi besar Oktober 1917 di Rusia. Hal ini telah memberikan inspirasi tersendiri bagi mereka untuk menuangkan ide-ide akan perubahan dalam kenyataan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia di bawah penindasan kaum kolonial Belanda.

Selain itu, hal penting yang disadari bahwa kelahiran organisasi-organisasi modern yang dimotori kalangan pemuda pelajar, juga tidak terlepas dari mulai bangkitnya perjuangan klas buruh di Indonesia. Dalam tahun 1905, lahir organisasi buruh kereta api Staats Spoorwegen (SS) Bond. Pada tahun 1908, didirikan VSTP (Vereniging van Spoor–en Tram Personeel) yang didirikan tahun 1908. Tulang punggungnya adalah kaum buruh kereta api NIS (Nederlands Indische Spoorwegenmaatschappij).

Sesudah berdirinya VSTP, muncullah organisasi pertama dari kaum intelektual Indonesia, yaitu Budi Utomo tahun 1908. Pendorong utamanya adalah seorang dokter, Wahidin Sudirohusodo. Tujuannya ikut membantu  ke arah perkembangan yang harmonis dari negeri dan rakyat Jawa dan Madura. Untuk tujuan itu, Budi Utomo akan menggunakan cara-cara yang diijinkan oleh undang-undang  dan akan memberikan bantuan pada usaha-usaha yang arahnya sama. Budi Utomo tidak berkembang di kalangan massa rakyat. Keanggotaannya terbatas pada kaum lapisan atas masyarakat. Itu sebabnya mengapa Budi Utomo dalam kehidupan politik Indonesia tidak memegang peranan penting. Dalam perkembangan selanjutnya organisasi kaum intelektual dan ningrat ini ketinggalan di belakang.

Kemudian tumbuhlah berbagai organisasi massa dan partai politik. Tahun 1916, didirikan PPPB (Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra) di Yogyakarta. Tahun 1917, muncul Kweekschoolbond (Persatuan Guru keluaran Kweekschool/sekolah guru) di Yogyakarta. Tahun 1920 muncul PGB (Perserikatan Guru Bantu) berpusat di Solo. Di kalangan kaum buruh gula lahir PFB (Personeel Fabrieks Bond) di Yogyakarta, tahun 1920. Kaum buruh pekerjaan umum mendirikan VIPBOW (Vereniging van Inlandse Personeel Burgelijke Openbare Werken) di Mojokerto. Tahun 1919, buruh pelabuhan mendirikan HAB (Haven Arbeiders Bond) berpusat di Semarang. Buruh percetakan mendirikan SPP (Serekat Pegawai Percetakan) tahun 1920, berpusat di Semarang. Juga didirikan SPPH (Serekat Pegawai Pelikan Hindia) yang berpusat di Semarang. Didirikan juga PPDH (Perserikatan Pegawai Dinas Hutan) tahun 1920 dan berpusat di Purwokerto. Pada tahun 1919, telah berdiri vaksentral buruh bernama Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB). Di awal tahun 1918, lahir Perhimpunan Kaum Buruh dan Tani (PKBT) yang kemudian dipecah menjadi dua. Menjadi Perserikatan kaum Tani (PKT), di samping Perserikatan Kaum Buruh Onderneming (PKBO) di daerah-daerah pabrik gula.

Sementara itu organisasi gerakan pemuda sendiri diawali dengan lahirnya Trikoro Darmo (Tiga Tujuan Mulya) atas prakarsa Budi Utomo pada Maret 1915 di Jakarta. Tujuan organisasi ini adalah mempersatukan pemuda untuk tugas di kemudian hari sebagai patriot. Aktivitas yang dilakukan oleh Trikoro Darmo hanya terbatas pada pemuda-pemuda Jawa, organisasi ini tidak bisa berkembang baik dan menarik pemuda dari suku bangsa-suku bangsa lain karena tebalnya provinsialisme (semangat kedaerahan) ketika itu. Sekalipun demikian, kemajuan jaman terus mendorong gerakan pemuda ke arah yang lebih tinggi, sekalipun jalannya tidak begitu lancar.

Usaha mempersatukan pemuda Jawa, Sunda dan Madura senantiasa dijadikan acara pokok dalam kongres Trikoro Darmo. Dalam kongres tahun 1918, Trikoro Darmo dirubah menjadi Jong Java untuk lebih berhasil dalam memperluas sayap. Tetapi itupun tidak mencapai hasil. Persatuan baru tercapai sesudah melewati proses yang agak panjang dan berliku-liku. Lahirnya Jong Java merangsang pemuda suku bangsa-suku bangsa lain untuk mendirikan perkumpulan mereka sendiri. Di Sumatra lahir Jong Sumatranen Bond, di Maluku muncul Jong Ambon, di Sulawesi utara Jong Minahasa, di daerah Batak Jong Batak dls. Baru pada tahun 1926 oleh berbagai organisasi pemuda itu dilangsungkan kongres bersama di Jakarta, yaitu Eerste Indonesisch Jeugd Congres dengan maksud untuk mengabdikan gerakan pemuda pada cita-cita persatuan Indonesia. Tetapi baru dalam tahun 1930 cita-cita persatuan itu dapat diwujudkan.

Selanjutnya, bermunculanlah berbagai partai-partai politik yang kemudian berperan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia[2]. Salah satu organisasi modern terbesar yang pernah ada dan cukup ditakuti oleh pemerintah kolonial, yaitu Serikat Islam (berdiri tahun 1911 dengan nama awal Sarekat Dagang Islam). Awalnya diinisiasi oleh seorang lulusan Stovia bernama Raden Mas Tirtoadisuryo yang dalam perjalanannya (baca : Sarekat Islam) mampu menjadi corong bagi kebangkitan gerakan rakyat di Indonesia. Pergerakan dan perjuangan ini terutama yang dimotori SI Semarang. Kehadiran SI telah memberi inspirasi bagi lahirnya organisasi-organisasi modern lainnya seperti Indische Partij 1912, Indische Sociaal Democratische Vereniging  (ISDV) 1914, Partai Nasional Indonesia (PNI) 1927 dan Perhimpunan Indonesia (PI) 1916 I Belanda.

Kebangkitan Perlawanan Rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda, 1926-1927 dan meletusnya revolusi besar Oktober 1917 di Rusia serta bangkitnya gerakan pembebasan nasional di berbagai negeri, semakin membuka kesadaran kaum pemuda dan pemuda terpejalar akan penting “kemerdekaan” bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Di zaman ini, terkenal dengan istilah gerakan Non-Kooperasi melawan Belanda. Artinya, tidak melakukan kerjasama sedikitpun dengan kaum kolonial Belanda.

Sejak tahun 1924, di berbagai kota besar lahir lingkaran-lingkaran studi dari kaum intelektual yang ingin memegang peranan dalam gerakan kemerdekaan Indonesia dan mendorong maju gerakan itu. Berbagai lingkaran itu menggunakan nama ”Studieclub” dan berkembang subur di kota-kota seperti Surabaya, Solo, Yogyakarta, Semarang, Bogor, Jakarta dan Bandung.

Dari beberapa studieclub yang ada, yang paling menonjol adalah Algemeene Studieclub Bandung. Begitu penting kedudukannya sampai-sampai H.Clijn dalam bukunya memberikan sorotan khusus[3]. Sutdieclub ini dalam perkembangannya menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan tokoh utamanya Ir. Soekarno (Bung Karno) yang dalam perjalanan selanjutnya menjadi orang nomor satu di Republik ini sejak Proklamasi RI, 17 Agusutsu 1945 dan terkenal dengan pledoi ini di pengadilan Belanda “Indonesia Menggugat”.

Tahun 1928, semangat berkobar-kobar pemuda Indonesia untuk mempersatukan berbagai organisasi mereka dalam satu wadah. Tanggal 27-28 Oktober 1928, berhasil diselenggarakan kongres pemuda ke II yang sangat bersejarah. Pemrakarsa kongres adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Kongres kali ini berhasil meletakkan dasar-dasar persatuan tidak saja di kalangan pemuda dan gerakan kemerdekaan nasional, tetapi juga dari seluruh nation Indonesia. Lahirlah sumpah pemuda yang terkenal dengan semboyan ; “Kita pemuda Indonesia berbangsa satu, Bangsa Indonesia. Kita pemuda Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kita pemuda Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia.” Dalam kongres inilah, pertama kali lagu kebangsaan “Indonesia Raya” diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia, dipimpin langsung oleh komponisnya sendiri, Wage Rudolf Supratman.

Segera sesudah lagu “Indonesia Raya” mendengung di dalam Kongres Pemuda II, seluruh Indonesia seperti terkena arus listrik untuk terus-menerus melakukan perjuangan melawan penindasan kolonialisme Belanda. Dari mana-mana datang permintaan teks lagu itu. Sesudah itu “Indonesia Raya” dinyanyikan pada setiap ada kesempatan. Begitu antusias rakyat Indonesia menyambut lagu kebangsaannya, begitu ketakutan pemerintah kolonial terhadapnya. Keluarlah putusan “Indonesia Raya” tidak boleh dinyanyikan. Perlawanan pun timbul. Di mana-mana membanjir protes terhadap larangan tersebut. Akhirnya pemerintah mundur. “Indonesia Raya” boleh dinyanyikan asal teksnya dirubah. Ternyata yang ditakuti adalah perkataan “merdeka”. Itulah sebabnya mengapa lagu kebangsaan yang semula diberi nama “Indonesia Merdeka” dirubah menjadi “Indonesia Raya”. Permulaan refrein “Indonesia, Indonesia, Merdeka, Merdeka” lalu dirubah menjadi “Indonesia Raya, Mulia, Mulia”. Sekeluarnya Soekarno dari penjara Sukamiskin, teks dirubah lagi menjadi bentuk yang sekarang ini.[4]

Cita-cita penyatuan berbagai organisasi pemuda terlaksana pada Desember 1930. Pada saat itu, berbagai organisasi pemuda (kecuali yang berdasarkan agama) meleburkan diri dalam satu organisasi dengan nama Indonesia Muda. Bagian putrinya diberi nama Kaputrian Indonesia Muda. Di antara yang meleburkan diri dalam Indonesia Muda terdapat Jong Java yang sebelumnya bernama Trikoro Dharmo. Dalam paruh pertama tahun 30-an, muncul organisasi pemuda lainnya yang menyatakan dirinya golongan non-intelektual, yaitu “Persatuan Pemuda Revolusioner Indonesia (PERPRI)” dan Suluh pemuda Indonesia (SPI). Dalam tahun 1935, pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan di rumah-rumah pimpinan PERPRI, disusul oleh penangkapan dan penahanan. Di Yogya beberapa di antara mereka di ajukan ke depan meja hijau dan dijatuhi hukuman penjara rata-rata selama 1 tahun. PERPRI dikenakan peraturan larangan bersidang. Ini berarti organisasi pemuda tersebut dibunuh secara pelan-pelan.

Setelah itu kaum pemuda banyak mengambil peran aktif dalam gerakan bawah tanah melawan penjajahan kaum imperialis-kolonialis Jepang dan mempertahankan kemerdekaan RI atau Revolusi Agustus ’45. Akan tetapi, perjuangan tanpa henti yang dilakukan oleh rakyat Indonesia sejak berates-ratus tahun. Akhirnya dikhianati oleh borjuasi komprador Hatta-Sjahrir dalam Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda 1949. Dalam kesepakatan atau diplomasi ala borjuasi kompardor tersebut yang yang diketahui oleh khalyak umum. Pertama, kita Indonesia wajib mengganti kerugian perang kepada Belanda sebesar 178.000.000.000 Gulden. Kedua, menunggu hingga tahun 1960 untuk memerdekakan Papua dari belenggu kolonialisme Belanda. Ketiga, memaksa para tentara rakyat untuk tidak mendekati garis Van Mook (beberapa daerah yang masih di kooptasi oleh Belanda). Keempat, menghentikan nasionalisasi aset-aset milik Belanda.

Akhirnya membubarkan beberapa upaya konsolidasi kaum muda secara nasional yang ketika itu tergabung dalam Badan Kongres Pemuda Rebulik Indonesia (BKPRI) dan peranan laskar pemuda yang aktif dalam perjuangan revolusioner melawan kaum kolonial Belanda dan Sekutu dalam melawan upaya rekolonialisasi dan penghapusan kekuasan feudal di dalam negeri, sekaligus menandai masa setengah jajahan dan setengah foedal di Indonesia.

Pelajaran penting dari sejarah singkat ini adalah, bahwa lahirnya Sumpah Pemuda tidak terlepas dari bangkitnya perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonialisme Belanda, baik diawali dengan terbentuknya SS Bond hingga VSTP dan bangkitnya perjuangan Rakyat Indonesia dibeberapa daerah (Jawa dan Sumatra) di Indonesia dalam pemberontakan tahun 1926-27 melawan kekuasaan kaum Kolonial Belanda. Di sisi yang lain, telah lahir satu kemenangan besar perjuangan klas buruh di Rusia tahun 1917 yang telah menjadi inspirasi tersendiri bagi kaum muda Indonesia untuk menentang kolonialisme. Karena Revolusi Besar Oktober 1917, telah membuka babak baru perjuangan rakyat di seluruh dunia dalam menentang dunia yang telah memasuki fase dominasi penindasan dan penghisapan imperialisme (tingkat tertinggi dari kapitalisme). Pelajaran penting lainnya, yang patut dicatat adalah pemuda ketika itu (sejak kebangkitan nasional hingga revolusi Agustus 45) mencurahkan sepenuhnya tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada rakyat untuk mewujudkan Indonesia sebagai rakyat dan bangsa yang merdeka dari belenggu kolonialisme.

 

1. Sejarah Hari Mahasiswa International

Sejarah Hari Mahasiswa Internasional (International Students’ Day) berawal pada tahun 1939 di Ceko. Tahun itu merupakan saat-saat yang sangat menyakitkan bagi rakyat Ceko yang tengah menghadapi pendudukan tentara Nazi Jerman. Dengan semangat perayaan HUT kemerdekaan Republik Ceko, pada 28 Oktober, sejumlah mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Charles Praha menggelar aksi demonstrasi menentang pendudukan Nazi. Aksi ini terus berlanjut, hingga akhirnya, pada tanggal 11 November, Jan Opletal, salah satu pentolan demonstran tewas tertembak di bagian perut.

Pada tanggal 15 November, tak disangka, prosesi pemakaman Jan Opletal dibanjiri ribuan mahasiswa, yang kemudian sontak memanfatkan rombongan mereka untuk menggelar demonstrasi anti-Nazi. Gerakan inilah yang membuat Nazi berang dan mengambil tindakan menutup semua perguruan tinggi di Ceko. Selain itu, tercatat 1200 mahasiswa ditangkap dan dijebloskan ke kamp konsentrasi, serta sembilan orang mahasiswa beserta profesor dieksekusi mati tanpa proses peradilan pada tanggal 17 November. Inilah salah satu alasan tanggal tersebut diabadikan sebagai Hari Mahasiswa Internasional, yang untuk pertama kali diperingati oleh Dewan Mahasiswa Internasional di London pada tahun 1941. Tradisi ini kemudian terus dilanjutkan oleh penggantinya, Serikat Mahasiswa Internasional, yang dengan dukungan Serikat Nasional Mahasiswa di Eropa dan sejumah organisasi lainnya mendesak PBB untuk mencatatkan secara resmi Hari Mahasiswa Internasional dalam kalender mereka.

Catatan lain menyebutkan, 17 November (1973) juga merupakan puncak perlawanan mahasiswa Yunani terhadap junta militer yang berkuasa saat itu. Sebelumnya (14 November), setelah menggelar demonstrasi, mahasiswa Politeknik Atena membangun barikade pertahanan di kampusnya, dan dengan memanfaatkan perlengkapan seadanya yang mereka temukan di laboratorium, mereka membangun stasiun radio dan memancarkan siaran pro-demokrasi. Buah dari propaganda radio itu adalah bergabungnya ribuan mahasiswa dalam barisan mereka. Saat itulah, tanggal 17 November, 30 tank AMX pemerintah menyerbu kampus, merobohkan gerbang, dan  mengobrak-abrik mahasiswa. Sayangnya, masih terjadi simpang-siur terkait dengan jumlah korban jiwa. Namun yang pasti, banyak dari mahasiswa yang mengalami luka dan meninggalkan bekas secara permanen (disarikan dari wikipedia.com).

1. Perkembangan Krisis Umum Imperialisme

Gelombang krisis terus menghantam dunia, tak terkecuali negeri-negeri imperialis. Krisis yang berawal dari macetnya kredit perumahan kelas rendah (subprime mortgage) di Amerika (Serikat) pada penghujung 2007 tersebut, telah mencatatkan angka gagal bayar yang mencapai US$ 7 miliar atau hampir setara dengan anggaran belanja RI (Rp.854,7 triliun). Hancurnya perekonomian Amerika sebagai induk imperialis ditandai oleh bangkrut dan meruginya perusahaan-perusahaan raksasa miliknya, seperti General Motors, Merill Linch, Citigroup, Bear Stearus, HSBC, dan lain sebagainya. Hingga tahun 2008 saja, kerugian dari krisis ini menurut perkiraan ADB sudah mencapai US$50 triliun atau setara dengan 200 kali PDB Indonesia (Brosur Propaganda AGRA, 2010)

Setelah Amerika, hari ini negeri-negeri Eropa tengah ketar-ketir menghentikan dampak krisis yang semakin meluas. Pada akhir Februari lalu, Yunani menjadi negeri pertama yang diacak-acak krisis. Inggris, Perancis, dan seluruh negeri Eropa kemudian juga mengalami nasib serupa, yang selanjutnya mengambil sejumlah langkah penanggulangan, yakni dengan memberikan dana talangan (bailout) kepada perusahaan-perusaah swasta mereka, memangkas subsidi publik dan gaji pegawai, serta menambah waktu usia pensiun. Hal inilah yang menyulut kemarahan warga Eropa, terutama klas pekerja.

Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu (23/9), Serikat Pekerja Perancis menggelar aksi mogok yang terkonsentrasi di 232 titik di seluruh negeri. Massa aksi mogok ini diperkirakan berjumlah 2,5 juta orang, lebih besar dari aksi serupa  sebelumnya (7/9) yang berjumlah 1,1 juta orang (Kompas, 24/9). Aksi lebih besar terjadi pada 29 Oktober lalu, yakni di Belgia, Yunani, Spanyol, dan Irlandia. Ini merupakan aksi yang terkoordinasi, yang menghimpun para pekerja dari 30 negara Eropa. Titik utama aksi ini adalah di Brussels, Belgia, dengan massa aksi diperkirakan mencapai 100.000 ribu orang (Kompas, 30/9).

1. Persoalan Umum Pemuda-Mahasiswa di Dunia

Hari ini, sebagai imbas dari krisis global yang terus menggurita, mahasiswa di seluruh belahan dunia mengalami nasib serupa, yakni melonjaknya biaya kuliah akibat pemotongan subsidi, sempitnya lapangan pekerjaan akibat bangkrutnya perusahaan-perusahaan nasional maupun multi-nasional, serta semakin dikekangnya kebebasan berekspresi, terutama berserikat.

Selain itu juga banyak pemuda berumur 15-25 tahun, hampir 759 juta sebagai penyandang buta huruf. Menurut laporan Unicef adapun 10 negara teratas yang warganya masih menyadang buta huruf. Yakni pertama India (270 juta jiwa), China (70 juta jiwa), Bangladesh (49 juta jiwa), Pakistan (47 juta jiwa), Ethiopia (27 juta jiwa), Nigeria (23 juta jiwa), Mesir (17 juta jiwa), Brazil (14 juta jiwa), Indonesia (13 juta jiwa) dan Maroko (10 juta jiwa). Serta pemuda yang masih menyandang buta huruf lebih banyak berasal dari keluarga petani miskin, buruh tani dan buruh industri[5].

Sedangkan dari 212 juta pengangguran yang disebabkan krisis keuangan global, terdapat ¼ atau 53 juta pemuda yang menjadi pengangguran. Hal ini lebih dipengaruh oleh faktor  runtuhnya perekonomia di sebagain besar negara berkembang dan juga banyaknya PHK yang terjadi secara missal diseluruh dunia. Dampak dari pengangguran yang meningkat drastis ini, menyebabkan tingkat kemiskinan pun menggelembung hingga 2,2 milyar penduduk di seluruh dunia menderita kelaparan dan kemiskinan akut[6].

Keterkungkungan dari belenggu buta huruf dan pengangguran merupakan persoalan tersendiri bagi pemuda-mahasiswa di seluruh dunia. Dua persoalan tersebut menjadi, permasalahan yang cukup akut karena dua hal tersebut akan menimbulkan dampak sosial bagi diseluruh dunia. Seperti meningkatnya kemiskninan, kriminalitas dan kelaparan akan menjadi efek domino akibat dua tersebut menghinggapi di sektor pemuda di diseluruh dunia. Peran pemuda-mahasiswa untuk ikut melakukan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di seluruh budaya pun menjadi dikerdilkan akibat minimnya akses publik seperti pendidikan dan lapangan pekerjaan yang layak bagi pemuda.

Minimnya akses publik dan pengangguran-buta huruf bagi pemuda-mahasiswa tentunya salah satu pencerabutan hak dari pemuda-mahasiswa. Kondisi yang dihadapi oleh pemuda di seluruh dunia, tak lain disebabkan oleh terkaman krisis dalam tubuh imperialisme yang dihadapi oleh pemuda mahasiswa diseluruh dunia sebagai korban utama dari keganasan yang diberikan oleh imperialisme.

Selain itu, peranan dari rezim boneka dalam negeri yang berkuasa di berbagai negara di belahan dunia, juga memiliki andil dalam proses penindasaan yang didapatkan oleh pemuda-mahasiswa. Bentuk peranan yang dapat dilihat adalah minimnya rezim boneka untuk menyediakan lapangan kerja, dan memberikan perhatian khusus pada penyelenggaraan pendidikan seperti menyediakan sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai dan mendukung peningkatan akses pendidikan serta kualitas dari output dari pendidikan.

 

1. Persoalan Umum Mahasiswa di Indonesia

Ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh rakusnya imperialisme juga dirasakan oleh pemuda-mahasiswa di Indonesia Praktik liberalisasi di sektor pendidikan meruapakan salah satu contoh penindasan yang dirasakan oleh pemuda-mahasiswa untuk mengakses pendidikan. Hal ini ditandai dengan, melonjaknya biaya kuliah baik dalam bentuk SPP, biaya pratikum dan suumbangan pendidikan seperti (BOP, BOPP, IOMA dsbnya) yanga merupakan akibat dikuranginya subsidi, semakin buramnya gambaran masa depan sebagai dampak dari menyempitnya lapangan pekerjaan, serta menguatnya represivitas terhadap kebebasan berserikat, merupkan sejumlah persoalan pokok yang semakin menghawatirkan.

Berikut data sumbangan masuk bagi mahasiswa baru (S1) dibeberapa perguruan tinggi negeri

Tabel biaya sumbangan uang masuk di beberapa Universitas Negeri di Indonesia

no	Nama Universitas	Nama Sumbangan	Besar Sumbangan
1	Universitas Jenderal Soedirman (Purwokerto)	BOPP	2,5 juta – 200 juta
2	Universitas Padjajaran (Bandung)		5 juta - 75 juta
3	Universitas Indonesia (Jakarta)	DPP	5 juta – 75 juta
4	Univerisitas Gajah Mada (Yogyakarta)	BOP	5 juta - 160 juta
5	Institut Teknologi Bandung (Bandung)	SDPA	14 juta - 175 juta
6	Universitas Negeri Padang		2,5 juta – 15 juta
7	Universitas Negeri Malang (Malang)		4,5 juta – 25 juta
8	Universitas Brawijaya (Malang)		5 juta – 75 juta

 

Dari besaran biaya sumbangan masuk bagi mahasiswa memang hanya bisa dirasakan oleh rakyat lapisan menengah ke atas. Sedangkan bagi rakyat lapisan bawah, seperti petani miskin, buruh tani, dan buruh jasa maupun buruh industri hanya mampu bermimpi saja. Hal yang perlu ditekankan disini, adalah praktek komersialisasi dalam bentuk tingginya besar biaya pendidikan harus diangkat untuk dijadikan bahan propaganda dan target kampanye massa. Hal ini  dikarenakan dengan tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri merugikan seluruh lapisan masyarakat Indonesia khsusunya yang paling dirugikan keluarga dari kaum tani maupun kelas buruh yang sangat kecil kemungkinan dapat membiayai anak-anaknya untuk lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi khususnya perguruan tinggi.

Privatisasi berkedok otonomisasi telah menyebabkan banyak Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang kehilangan haknya untuk secara penuh mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Hari ini, angka subsidi pemerintah untuk PTN hanya berkisar dari 15-60 persen. Sebagai contoh, Institut Teknologi Bandung (ITB) hanya mendapatkan 185 miliar, jauh di bawah kebutuhannya tahun ini yang mencapai Rp.700 miliar. Universitas Indonesia (UI) yang membutuhkan dana 1,4 triliun, hanya disubsidi Rp.300 miliar oleh pemerintah (Kompas, 3/5). Sementara itu Universitas Sumatra Utara (USU) hanya mendapatkan Rp.209 miliar, padahal yang diperlukan adalah Rp.533 miliar (Kompas, 4/5).

Konsekuensi dari kebijakan yang dibungkus dengan label Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan lain sebagainya, ini adalah semakin mahalnya biaya kuliah, mengingat mahasiswa dianggap sebagai sumber pemasukan dana yang mudah dan cepat, daripada menjalin kerjasama dengan korporasi (yang sedang dihantam krisis global) atau menjual riset pada mereka. Hari ini, PTN berlomba-lomba untuk menarik setinggi-tingginya mahasiswa baru dari jalur seleksi mandiri, yang harganya beberapa kali lipat dari biaya regular dan biaya masuknya saja bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Sebagai contoh, Universitas Gajah Mada (UGM) menerima 7.145 mahasiswa baru pada tahun 2010, namun hanya 11 persen saja kuota untuk jalur SNMPTN. Universitas Negeri Semarang (UNS) yang menerima 4.859 mahasiswa baru, hanya 1.345 mahasiswa baru dari jalur SNMPTN. Kemudian Universitas Diponegoro (Undip) hanya menerima 1.619 mahasiswa baru dari jalur SNMPT dari total 8.305 mahasiswa baru tahun ini (Kompas, 3/5). Sementara cara lain yang umum dilakukan, yakni membangun unit usaha mandiri (hotel, pusat perbelanjaan, gedung pertemuan, dll.) justru semakin nyata mencitrakan komersialisasi di dunia pendidikan tinggi.

Sebagai akibat dari melambungnya harga pendidikan ini adalah pupusnya harapan rakyat miskin, seperti buruh, buruh tani, dan kaum miskin kota, untuk mengirim anak-anak mereka ke bangku kuliah. Data menyebutkan, pada tahun akademik 2007/2008, hanya 17,25 % angka partisipasi kasar (APK) jenjang PT dari total masyarakat usia kuliah. Mahalnya biaya ini jugalah yang mengakibatkan meningkatnya angka putus kuliah (DO). Pada tahun akademik 2008/2009, angka DO mencapai 7,81 persen, pada 2004/2005 bertambah menjadi 7,94 persen, pada 2005 melonjak hingga 12,86 persen, pada 2006/2007 turun sedikit menjadi 12,54 persen, dan pada 2007/2008 meningkat drastis menjadi 18,57 persen (Kompas, 3/5).

Sebagaimana dinyatakan teori, kapitalis/imperialis akan selalu melebarkan kekuasaannya sebagai cerminan dari watak ekspansif. Sudah sejak lama, tercatat sejak masuknya kongsi-kongsi dagang Eropa ke tanah air (abad ke-17), Indonesia menjadi primadona yang menjadi rebutan karena dianggap sangat ideal untuk memenuhi hasrat imperialis akan sumberdaya alam yang melimpah, buruh murah yang melimpah, dan pasar yang luas. Sejak saat itu, otomatis rakyat Indonesia mengalami kesengsaraan. Pada akhirnya, kmiskinan kemudian menjadi identitas yang sulit lepas dari bangsa Indonesia—hingga hari ini.

Kemiskinan merupakan buah dari penguasaan alat produksi yang timpang. Di tangan pemerintahan boneka, Indonesia telah habis digadai secara murah-meriah kepada imperalis. Kebijakan Soeharto yang menerbitkan UU Penanaman Modal Asing (PMA) No 1 tahun 1966, sebagai jalan untuk masuknya megakorporasi asing, seperti Freeport, Newmont, Shell, dan lain-lain, masih terus dilanjutkan oleh para penerusnya. Sebagai gambaran, dalam sepuluh tahun terakhir, 82 persen dari total investasi di Indonesia merupakan bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) (Kompas, 6/7).

Besarnya angka investasi asing tersebut tidak berbanding lurus dengan kesempatan kerja masyarakat. Data pemerintah menyebutkan bahwa tahun ini, angka pengangguran mencapai 8,59 juta orang (BPS, Maret). Sementara itu angka pengangguran terdidik terus menunjukan peningkatan. Pada tahun 2005, penganggur lulusan D3 mencapai 322.836 orang, kemudian meningkat menjadi 486.000 orang pada 2009. Pada tahun 2005, angka penganggur lulusan S1 mencapai 385.418, dan melonjak menjadi 626.000 orang pada 2009 (Kemennakertrans, 2010). Bagaimanapun, angka pengangguran akan terus dijaga oleh imperislis sebagai cadangan buruh murah, yang suatu waktu bisa direkrut saat buruh yang dia kuasai bangkit melawan bersama serikatnya.

Selain masalah pengangguran, persoalan lain adalah bahwa lapangan kerja yang tersedia merupakan industri manufaktur yang berkarakter padat karya, sehingga otomatis tidak memerlukan pekerja berpendidikan tinggi. Inilah bencana bagi mahasiswa Indonesia, karena pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan yang bisa menjadi media aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah. Atas dasar ini, pemerintah kemudian menggalakan gerakan “kewirausahaan”, yang memaksa para mahasiswa untuk mencari dan membuka lapangan pekerjaannya sendiri. Sebagai gamabaran, tahun ini, dari 116 juta orang angkatan kerja, 107,4 juta orang bekerja, dan sekitar 73,6 juta orang (68,6 persen) berada di sektor informal (BPS, Februari). Persoalnnya adalah, sangat mustahil kewirausahaan yang dibangun mahasiswa bisa berkembang besar dan mampu bersaing melawan monopoli perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs) milik imperialis. Realita yang dapat dilihat adalah usaha mikro atau setara dengan PKL, membuka ruko kecil dan sejenis mendominasi dari usaha yang dapat dikembangkan di Indonesia dengan jumlah hampir 51 juta atau 98,8% (Kompas, 14/7). Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan dan menilai bahwa memasukan program kewirausahaan bagi mahasiswa merupakan hal yang sangat-sangat kecil kemungkinan untuk berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan primer, kesehatan dan pendidikan untuk kehidupan yang dijalaninya. Program kewirausahaan juga merupakan salah satu bentuk “ímpotensi” dari rezim boneka saat ini untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Tugas dan kewajiban tersebut dilimpahkan ke rakyat untuk berusaha sendiri menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tentunya dengan keterbatasan modal dan penguasaan alat produksi, program kewirausahaan di perguruan tinggi untuk mendorong mahasiswa kreatif hanya menjadi isapan jempol semata.

Selain itu, persoalaan yang dihadapi oleh pemuda Indonesia adalah minimnya akses pemuda Indonesia untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia. Dengan minimnya akses pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi, yang dirasakan oleh rakyat. Tentu memberikan minimnya kesempatan dan peluang bagi pemuda untuk memajukan kebudayaan dan peradaban melalui ilmu pengetahuan yang digunakan untuk diabdikan kepada rakya. Akan tetapi, pemuda hanya dijadikan sapi perah khsususnya tenaganya saja yang banyak dipekerjakan sebagai buruh-buruh murah tanpa adanya jaminan untuk dapat hidup layak dan mendapatkan kesejahteraan.

Masalah represivitas terhadap gerakan mahsiswa merupakan persoalan klasik di negeri ini. Walaupun sudah mendapatkan jaminan dalam UUD 45 pasal 28E, kebebasan berserikat dan berekspresi terus semakin dibatasi. Dengan menginduk pada regulasi NKK/BKK tahun 1979 warisan Soeharto, pemerintah dan birokrat kampus hari ini menggunakan berbagai cara untuk menjauhkan mahasiswa dari peran politiknya. Langkah yang umum diambil oleh birokrat kampus adalah memperbanyak bebaban akademik, membatasi gerak mahasiswa lewat pemberlakuan “jam malam”, menjatuhkan sanksi akademik, dari mulai skorsing hingga pemberhentian, bahkan lebih jauh lagi menggunakan cara-cara kekerasan.



Peran dan Tanggung Jawab Pemuda-Mahasiswa dalam Perjuangan Demokrtis Nasional

Dari pemaparan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemuda-mahasiswa di Indonesia untuk turut serta dalam perjuangan menuntut hak-hak demokratis. Pemuda-mahasiswa Indonesia dengan semangat sumpah pemuda dan international student day kita harus mengorganisasikan diri dan menggerakan dalam rangka memblejeti kebijakan rezim boneka SBY-Boediono dan menuntut pemenuhan hak-hak demokratisnya. Selain itu, pemuda-mahasiswa yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang tertindas harus integrasi dengan perjuangan rakyat Indonesia seperto kaum tani dan kelas buruh. Disinilah sinkronisasi gerakan demokratis nasional akan terbangun untuk menghancurkan imperialisme pimpinan AS, feodalisme dan kapitalis birokrasi serta rezim boneka dalam negeri yaitu SBY-Boediono yang merupakan musuh utama rakyat tertindas dalam negeri.

Selain itu, pemuda-mahasiswa dengan segenap kemampuan yang sudah dikekang ruang gerak oleh rezim boneka harus dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk mengabdiikan tenaga dan pikirannya untuk mendukung perjuangan rakyat tertindas. Hal ini merupakan peran dan tanggung jawab kita sebagai pemuda mahasiswa yang memiliki perspektif demokratis nasional untuk tetap konsisten dalam perjuangan menuntu hak-hak demokratis.





Salam Demokrasi!

Jakarta, 8 Oktober 2010







* L. Muh. Hasan Harry Sandy A. M. E. (Sekjen FMN Pusat)

Oleh Front Mahasiswa Nasional**

Adakah yang hendak menyangkal judul di atas? Andai tidak ada, mari bersama kita urai untuk menemukan dasar persoalan yang membuat kita (rakyat Indonesia) selalu dihantui kemiskinan dan kelaparan di setiap langkah hari-hari kita.

Berikut adalah pemaparan hasil pembacaan kondisi internasional, nasional dan pendidikan nasional yang saya ringkas untuk menjadi bahan pendiskusian kita sore ini. Ya. Sekadar bahan pendiskusian. Sebagai awalan agar kita bisa saling melengkapi informasi dan pengetahuan di antara kita. Tapi tentu harapanya tak sekadar sebagai bahan cemilan intelektual semata, tapi sebagai titik cerah yang memapah arah kita dalam melangkah menuju kesejahteraan bersama-sama.

Situasi Umum Internasional

“hakekat dari kapitalisme adalah krisis”

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008, hingga saat ini belum menunjukan kepulihannya. Karena krisis kali ini diakibatkan over produksi barang mewah, properti, dan persenjataan. Ini bukan sekadar spekulasi bursa efek seperti krisis 1997, tapi kali ini karena melemahnya daya beli masyarakat akibat praktek penghisapan kapitalis yang telah memuncak.

Amerika serikat, dalam sejarah ekonominya, krisis 2008 adalah mimpi terburuk baginya. Kompas pernah mencatat angka devisitnya sampai 29,1 triliun dolar. Perusahaan-perusahan besarnya seperti Lehman “bersaudara”,  runtuh, dan lebih dari 9 Bank tak terselamatkan meski telah diboilout.tak hanya Amerika, seluruh dunia menrasakan krisis ini. Karena krisis kali ini terjadi di jantung imperialis (AS).

Deficit  anggaran, Pengangguran yang meningkat akibat dari pemangkasan subsidi pada rakyat dan buruh, meningkatnya gerakan rakyat sebagai bentuk protes rakyat, pemogokan di mana-mana, negara-negara anti AS mulai tegak berdiri adalah konsekwensi dari tindakan ekonomi bar-bar imperialis AS.

Namun secara umum, posisi AS sebagai imperialis belumlah tergantikan. Masih kuatnya amerika sebagai negara raja imperialism ditunjukan dengan kekuatan militer yang tersebar diberbagai negara dengan beberapa kerjasama militer: 700.000 militer aktif diluar negeri, 500.000 kerjasama militer dengan 45 pangkalan miter. Dan sampai detik ini, belum ada satu negara pun yang berani melemparkan nuklirnya pada hidung Obama.

Upaya Amerika untuk keluar dari krisis sangatlah bengis. Ia kembali memanfaatkan Ketegangan Israel dan lain sebagaiya untuk memecahkan masalah over produksi persenjataan dan properti. Kerjasama multi dan bilateral digalang untuk membagi-bagi kembali wilayah negara-negara setengah jajahan seperti Indonesia dengan mengubah G-8 menjadi G-20. Menjadikan Irak, Afganistan negara boneka baru AS dengan target berikutnya adalah Iran.

lainnya adalah dominasi militer dengan programnya (War & terror) dan National security. Dengan dua program tersebut AS bisa mencegah negara2 mana pun meningkatkan kemampuan militer, AS bisa melakukan tindakan preventif terhadap negara yang dianggap membahayakan AS, dan AS bisa terlepas dari peraturan internasional.

Relasi imperialis dg negara











Dominasi

kebijakan

Regulasi bahan mentah

Maka dari skema praktek ekonomi imperialis AS di atas, mengakibatkan kontradiksi AS dengan Rakyat Setengah jajahan dan Jajahan hari ini menjadi kontradiksi pokok. Karena mengalami penghisapan yang sangat dalam. Dan Kontradiksi AS dengan Rakyat dalam negerinya pun tak terhindari akibat dari Angka pengagguran yang kian meningkat dan Efisiensi tenaga produksi. Sementara kontradiksi AS dengan negara Imperialis lainMasih dalam tahap persaingan pasar. Namun di sisi lain Kontradiksi As dengan negara-negara anti dominasi AS makin meninggi, namun masih banyak yang tak mampu keluar dari imperialis lainnya. Dan Uni eropa belum mampu berhadapan langsung dengan AS, meski Uero telah melebihi nilai tukar Dolar AS.

Peranan Indonesia dalam kontradiksi internasional

sebagai negara penyuplai bahan mentah dan tenaga kerja melimpah dan murah, keberadaan Indonesia sangat penting bagi imperiais AS untuk mempertahankan keberadaannya di bumi ini. Sehingga kita harus segera menggelorakan perjuangan gerakan rakyat demokratis dalam negeri jajahan dan setengah jajahan untuk mempercepat kematian imperiaisme AS.

Namun, semangat untuk melepaskan diri dari dominasi AS harus berhadapan dengan borjuasi komprador, tuan-tuan tanah dalam negeri, dan kapital birokrasi yang dipimpin boneka paling setia AS (SBY).

Sebagai faktanya, dalam segi Ekonomi:

Sektor Agraria:

1. Monopoli tambang oleh perusahaan imperialis (5 tahun terakhir terutama batu bara= 84 Ha dari 904 kontrak karya)


2. Pengaplingan laut melalui UU HP3


3. Monopoli tanah oleh negara: taman nasional (23,3 jt HA), PTPN 1,729 jt Ha di luar Rajawali nusantara, Perhutani (hutan lindung & Produksi 3,1 Jt Ha)


4. Luas daratan 188 Jt Ha (P. Sawit, 7,5 jt Ha, program pemerintah 2 Jt Ha/th)


5. Meningkatnya eksploitasi alam dan import. 10 perusahaan besar swasta melakukan monopoli atas tanah hingga 5,3 Jt Ha di antarnya: Willmart, Bakriland, Sinar mas, Lonsum, Indofood, dll.

Sektor Industri:

-          Meningkatnya utang Negara & Swasta (1,780 T)

1. Bentuk kerja sama/ kontrak karya yang dijalankan saat ini masih dengan pembagian keuntungan / hasil 40:60% (ind. 60% &impe. 40%)


2. Bagaimana dan apa saja bentuk utang yang ada

- utang langsung

- utang surat berharga , Obligasi

-          Politik upah murah

1. Penetapan standar KHL (1,3 Jt) oleh dewan pengupahan

- survey dilakukan di pasar induk saja

-bulan penetapan KHL

-cara menghitung kebutuhan (item pendidikandisetarakan dg harga 1 majalah)

-pencurian jamsos.

(Kebijakan ini tidak meninjau persoalan kebutuhan pokok rakyat. Survey hanya dilakukan di pasar induk yang pasti lebih murah daripada pasar-pasar lainnya. Ditambah kenaikan TDL kemarin pasti berdampak pada kenaikan biaya produksi, dan lebaran telah di depan mata)

1. Penghancuran tenaga produktif (PHK: Jan-Maret hingga 96.192 buruh)

(Klaim tentang pertumbuhan ekonomi hingga 4 % bertentangan dengan reaitas di masyarakat atas pertambahan angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja yang rendah, dan angka pengangguran yang kian tinggi)Ironisnya, jika pada tahun 2003 masih ada 60 % pekerja dan buruh yang berstatus permanen atau buruh tetap, maka 2010 hanya tersisa sekitar 30 % sedangkan sisanya adalah pekerja dan buruh kontrak yang dihisap habis–habisan oleh perusahaan dan atau lembaga outsourching.

Maka pada Maret 2010 BPS mencatat penduduk miskin di Indonesia sebesar 32,53 Juta jiwa.

Dalam segi politik

-          SBY masih menjadi rooling klas di Indonesia karena kesetiaannya pada imperialis dengan bentuk kerjasama dan kebijakan yang dijalankan dalam negeri. (maka dengan sangat berani Ruhut S menyatakan SBY tiada lawan dan mengajukan 3 periode bagi SBY)

-          Tidak terjadi pertentangan yang pokok dengan klik reaksi yang lainnya. Hanya sebatas bongkar pasang  koalisi.

-          Keadaan masyarakat Indonesia yang secara Ekonomi semakin merosot, dan selalu  dihadapkan dg represivitas / kekerasan.

Ctt:

system politik di Indonesia sebagai negara SJSF akan mengadaptasi system tuan bonekanya (imperialist), namun beberapa hal pasti berbeda karena kondisinya yang berbeda. Salah satu buktinya adalah persoalan parlementarian:

Multi partai Sejalan dg tahapan perkembangan kapitais

Parlementer

Oposisiparlement The House of Mayrity (right wing)

The House of Minority (lift wing)

Presidential

Komisi

Fraksi

Paripurna

Dari pola parlementariat di atas mengakibatkan:

-          Kentalnya oligarki politik president sangat Nampak pada praktek pemerintahan RI. Karena. Fungsi parlemen pada hakekatnya hanya menjadi kanal aspirasi. Karena kebijakan mutlak dikeluarkan President.

-          Keberadaan lembaga-lembaga baru pun tak menjawab apa-apa persoalan rakyat. Malahan menumpulkan kesadaran rakyat untuk bergerak dan melawan. Maka jelaslah bahwa negara adalah alat kekuasaan kelas untuk menindas kelas yang berkontradiksi pokok dengannya.

-          Dan parlement akan menjadi tempat yang strategis hanya untuk berpropaganda luas dengan syarat pokok, memiliki kekuatan massa yang besar dan luas sebagai tulang punggungnya. Karena di Indonesia (negara SJSF) tidak mungkin parlement akan merubah kondisi rakyat pada kehidupan yang lebih baik.

-          Kekhasan rezim SBY_Boediyono hari ini bukan berasal dari dua klik berkoalisi. Karna Boedi yang tak berasal dari basis mana pun. berbeda dengan saat SBY-JK (meski keduanya adalah under US Imperialis), keduanya memiliki basis partai yang rawan berebut kepentingan.

-          Situasi hari ini, meski Nampak demokratis, pada hakekatnya tidak. Kebebasan berserikat dan berorganisasi hari ini hanya berpihak bagi organ-organ yang akan mendukung kekuatan imperialis, feodalis dan capital birkrasi. Dan SBY tak segan merepresif organisasi yang patriotic, demokratik.



Tentang situasi Pendidikan

“ketika kita tersesat, carilah ilmu untuk menerangi jalan kita”

Kalimat di atas sama sekali tidak mujarab bagi negeri iniyang sedang dilanda krisis disegala sektor.

Dengan jumlah total penduduk 238 Juta, dengan Komposisi usia peduduk berbentuk segi tiga sama kaki, yang berarti komposisi terbesar adalah anak-anak (sampai 138 jt) sebenarnya dalah potensi untuk memeta arah pembangunan negara lewat pendidikan. Namun pada prakteknyahakekat pendidikan di arahkan pada koorporatisasi dan diskriminasi.

Anggaran pendidikan yang minim orientasi peningkatan kualitas pendidikan. 20% anggaran negara untuk pendidikan, nyatanya habis 70% untuk gaji, maka nyatalah bahwa anggaran 20% untuk peningkatan kualitas pendidikan tidak terealisasi. Juga kebijakan BOS, nyatanya biaya mengakses pendidikan masih mahal: SD 397.000-400.000, SMA 570.000-575.000

Program-program kerjasama pendidikan internasional, hanyalah jual beli lisensi kurikulum,

1. Sekolah Bertaraf Internasinal

Mengadopsi kurikulum kanada, ausralia, katar dan mesir dengan membeli lisensinya. Menjadi sarana perluasan idiologi kapitalis di Indonesia untuk melahirkan kakitangan-kaki tangan baru dalam negeri demi panjang umurnya imperialis.

1. Regulasi capital penance

Program kerjasama beasiswa perusahaan (djarumpedulipendidikan) dll.

Kemiskinan di negeri ini bukanlah takdir tuhan, atau bahkan kemalasan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia (segala sektor) adalah pekerja keras yang bekerja lebih dari 8 jam tanpa banyak protes. Otak rakyat indonesia tak sebodoh apa yang dipropagandakan kolonial Belanda dulu. Bahkan, tak perlu mengenyam bangku sekolah formal, rakyat mampu belajar dari praktek produksinya hingga menjadi ahli meski tanpa gelar. Kita menjadi miskin di negeri yang kaya raya ini tak lain adalah akibat monopoli kepemilikan alat produksi dan kekayaan alam akibat dari sistem imperialisme dan feodalisme yang masih bercokol di negeri ini.

Maka, berjuang untuk pembebasan nasional dari dominasi tuan tanah, borjuasi komprador dan kapitalis birokrasi adalah keharusan seluruh sektor (buruh, tani, masiswa, dan miskin kota) bukan sekadar simpati, solidaritas atau mencari pengalaman! ***

*disampaikan dalam Diskusi Sore FMN di Gd. PKM, Jumat, 27 Agustus 2010.

** oleh Amran Halim

*** Selesai

Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional sebumi Indonesia Raya. Terus besoknya yaitu pada tanggal 24 Juli adalah peringatan diratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Konon, istilah hak asasi anak maupun hak asasi perempuan lahir untuk menjawab bahwa pada kenyataannya cara pandang yang menyama-ratakan laki-laki-perempuan, dewasa-anak, adalah kurang tepat.

Sejatinya fakta menunjukkan bagaimana anak-anak di bumi Indonesia Raya ini mengalami kelaparan, kekerasan, ditelantarkan, putus sekolah tidak punya biaya, anak jalanan berserakan di stasiun dan pelosok kota, dan lain-lain dan seterusnya. Demikian pula perempuan mengalami diskriminasi, baik dalam keluarga, komunitas, maupun kehidupan bernegara.

Negara punya tanggung jawab dan kewajiban untuk mengayomi itu semua, justeru penyelenggara negara yang diberi kepercayaan oleh rakyatnya, sibuk mengurusi urusan golongannya masing-masing, sampai skandal (selingkuh) pun menjadi kesibukan khusus bagi mereka.

Padahal sekarang di bumi Indonesia Raya katanya sudah memiliki perangkat hukum untuk mengurus persoalan perempuan dan anak yaitu antara lain: Undang-Undang (UU) No 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Pokoknya komplit sudah hingga menjanjikan kesejahteraan masa depan anak-anak sebumi Indonesia, namun sejatinya kesejahteraan anak masih jauh diseberang lautan sana dari yang diharapkan atau dengan kata lain masih dalam angan-angan kosong.

Contoh adanya informasi dan ditemukan fakta kejadian busung lapar belum lama ini hingga menyentak kita tentang betapa buruknya kondisi anak. Belum lagi persoalan buruh anak yang dipekerjakan di sektor pekerjaan terburuk, anak di wilayah konflik, korban perdagangan manusia, dan banyak lagi. Sehingga persoalannya semakin menjadi runyam ketika anak mengalami diskriminasi bertingkat. Hingga tingkat pertama, karena dia adalah anak, dan tingkat kedua, karena perempuan. Di sinilah keberadaan anak perempuan diabaikan sebagai perempuan.

Biasanya kalau berbicara masalah anak tidak lengkap kalau tidak sekalian dengan masalah ibunya. Memang sudah dari sananya kalau anak itu dekat dengan ibunya. Jarang orang membahas masalah anak hubungannya dengan bapak, yang sering anak dan perempuan – karena anak perempuan nantinya toh jadi ibu juga.

Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua atau yang terjadi di depan mata kita sehari-hari menyangkut urusan anak. Di mana yang dianggap sepele akan mempengaruhi cara tumbuh-berkembangnya anak-anak itu sendiri.

Lihat saja tontonan tv akhir-akhir ini yang semakin ngawur saja menjadi santapan anak-anak tiap hari. Menurut penelitian Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA): “Anak menonton sekitar 30-35 jam seminggu, atau 4,5 jam sehari sehingga dalam setahun mencapai kurang lebih 1.600 jam. Jika dibandingkan dengan waktu belajar, ternyata waktu anak belajar di sekolah tidak sebanyak waktu menonton televisi. Jadi jumlah hari sekolah yang hanya 185 hari dalam setahun dengan lima jam per hari untuk kelas 4-6 SD dan tiga jam untuk kelas 1-3 SD menghasilkan angka rata-rata anak belajar di sekolah dalam setahun hanya 740 jam.

Masih mending kalau acaranya mendidik, melainkan tayangan horor, kekerasan, sampai pada pejabat dan artis pamer gosip. Itu yang ditonjolkan.

Bernafsu hanya mengeruk keuntungan memang telah ditunjukkan pemilik media. Pemilik media nampaknya lebih suka membuat tayangan yang mampu menarik sponsor daripada tayangan yang memperhatikan moralitas generasi muda atawa anak-anak. Tentu saja para sponsor ini lebih suka membiayai tayangan yang akan menggiring perhatian penonton. Celakanya tayangan-tayangan yang berbau hantu, eksploitasi sex, dan perempuanlah yang paling banyak diminati oleh pemirsa. Padahal media massa, baik itu elektronik maupun cetak seharusnya mampu memberikan tayangan-tayangan yang memberikan pendidikan positif bagi masyarakat.

Mereka semua hanya berpikir kapitalistik, dalam benak mereka yang penting dapat mengeruk materi yang melimpah-ruah, meskipun harus tega mengangkangi moralitas ribuan generasi muda di bumi Indonesia Raya ini. Yang ada di benak mereka hanyalah pamer materi dan duit. Semua itu adalah kuman kapitalis yang merajalela-merusak sampai sub-sub kehidupan masyarakat yang paling kecil yakni keluarga.

Sedianya peringatan Hari Anak Nasional sebumi Indonesia Raya ini, anak-anak ceria-ceria, sehat-sehat selalu , tidak ada lagi anak-anak jalanan bertebaran di stasiun, kekerasan terhadap anak, anak putus sekolah karena tidak mampu, dan seterusnya. Mestinya negara tanggap sasmito untuk segera ngopeni yang seperti itu – tapi kesannya kok membiarkan saja. Atau penyelenggaraan negara ikut-ikutan terkena pengaruh tontonan tv yang isinya horor hingga artis pamer gosip?

[caption id="attachment_135" align="alignleft" width="105" caption="bandung.melawan #5"][/caption]

jika untuk mengawali tulisan ini, saya ajukan dua pilihan pada anda maka anda akan memilih yang mana: sekolah untuk mendapat pekerjaan atau bekerja agar mampu sekolah? Silahkan jawab dalam hati dan mari kita lihat fenomenanya.

Jakob Sumadjo pernah menulis artikel di harian Kompas, Judulnya kurang lebih “Negara Miring”, ia menyatakan bahwa “segala suatu hal yang berasal dari luar, ketika menyentuh tanah Indonesia posisinya akan miring. Tidak ajeg. Tidak seperti aslinya”. Coba kita cek ulang pernyataan itu pada kondisi pendidikan.

Seperti yang kita tahu, kata sekolah diserap dari istilah Yunani awalnya disebut “scolae” pada masa Plato yang artinya “waktu luang”. Jadi pada jaman Plato sekolah adalah aktivitas masyarakat untuk mengisi waktu luang. Di situlah proses pendidikan berlangsung. Tanpa ketentuan khusus mengenai ruang dan waktu.

Tapi kita lihat praktek pendidikan di Indonesia, jika seseorang menerima transformasi pengetahuan di luar ruangan dengan waktu yang telah ditentukan dan dilembagakan yang kemudian dinamai “sekolah”, maka ia tak berhak untuk mendapat tanda pengesahan atau pengakuan public bahwa ia telah berpendidikan.

Bahkan saking istimewahnya, dibedakanlah seseorang yang mampu memenuhi segala ketentuan untuk masuk ke sebuah sekolahan dengan istilah-istilah yang mengarah pada pengidentitasan, yakni; siswa, kartu dengan nomor induk, seragam dll. Kemudian mereka yang tidak disebut siswa, tidak punya kartu identitas dan nomor induk, serta tak memakai seragam sekolah, tak akan berhak untuk turut mendapatkan pendidikan di sebuah sekolah. Dari sinilah jurang pembeda atara orang yang berpendidikan dengan yang tidak terbuka lebar dan dalam. Lembaga pendidikan mulai memilah yang kemudian rakyat musti memilih: sekolah atau tidak.

Apa gunanya pendidikan?

Telah sekian kali berganti kurikulum, tetap saja kita tak mampu membuat satu pun industry dasar dalam negeri yang mampu memanfaatkan kekayaan alam ini untuk kesejahtraan rakyat—kalau pun kita punya institute tekhnologi yang diorientasikan untuk mengembangkan industry nasional, kenapa juga Freepot, Newmont masih mengekploitasi emas di negeri ini? Juga Exonmobil, … dll masih mengakar di negeri ini. Kenapa barang elektronik dan otomotif masih impor, Tak mampukah pendidikan kita membuat mesin pembuat mesin? Coba tanyakan lagi pada siapa pun, kenapa hasil perkebunan kita hanya berorientasi ekspor bahan mentah? Semntara apa yang didapat oleh para buruh kebunya selain kemiskinan yang turun temurun? Lantas apa fungsi sekolah dibangun di tengah perkebunan?

Ah, kian sensi saya dibuat oleh pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sementara secara umum di negeri ini, fenomena komersialisasi pendidikan kian edan-edanan—sekolah negeri atau swasta sama saja. Mahal. Diskriminasi antara Si Mampu dan Si Tidak Mampu tak terelakkan.

Dan sama sekali tak ada jaminan lapangan pekerjaan yang membutuhkan disiplin ilmu yang dipelajari selama bertahun-tahun di sekolah. Pun perguruan tinggi.

Maka kawan-kawan tak perlu heran jika ada iklan “sarjana ojeg”, inilah bentuk nyata penghancuran tenaga produktif. Pengangguran melimpah, ada pun lapangan pekerjaan, sangat terbatas dengan upah yang tak layak.

Lalu apakah program “pendidikan kewirausahaan sejak dini” akan mampu membangkitkan industry nasional dan menyaingi banjir bandang modal asing atau luapan produk Cina akibat pemberlakuan ACFTA?

Hari ini, pendidikan formal kita tak memiliki fungsi yang jelas: untuk mengolah ilmu pengetahuan atau membangun lapangan pekerjaan. Terlebih kurikulumnya tak mampu menjawab kebutuhan intelektual atas kekayaan alam, pendidikan lembaga pendidikan pun takmampu member jaminan lapangan pekerjaan. Pantaslah ketika digratiskan pun akan lebih banyak memilih mencari pekerjaan setelah lulus smp atau sma dan yang setingkat. Pikiran awam pun telah menilai, toh berpendidikan tinggi dan mahal pun ujung-ujungnya menganggur atau berprofesi tak jauh dengan lulusan smp-sma dan yang setara. Pendidikan formal telah menjadi formalitas belaka! Inilah negara yang “miring”. Edan!

-am

bm#3.mei.2010

[gallery]

“kapitalis mempunyai tiga prinsip: eksploitasi, akumulasi dan ekspansi. Prinsip inilah yang membutnya sulit untuk menghindari krisis. Deflasi atau inflasi. Hingga puncak dari monopoli kapitalis—imperialisme adalah perebutan pasar dunia yang akan menciptakan perang dunia.”

Hari ini, kita dengan lantang menolak perdangan bebas yang jelas-jelas menggiring rakyat di nega-ra yang kaya akan alam dengan populasi tenaga produksi yang melimpah, kita, rakyat tak bertanah dan tak bermodal akan benar-benar akan menjadi budak di negeri sendiri. Karena monopoli alat produksi dan pasar membuat kita tak akan mampu untuk beranjak sedikit pun—sekadar menciptakan impian atau bahkan untuk hidup sampai esok hari. Jika kondisi sudah sedemikian gentingnya, jangan sesekali terheran atau mencari kambing hitam, atau melontar pertanyaan “siapa yang salah?” ketika terjadi huruhara massa, penjarahan, penghancuran property, tragedy kemanusiaan meledak dengan spontan, tanpa komando. Kengerian tersebut tercipta akibat ketimpangan social dan ekonomi yang berjarak antara bumi dan langit.

Jika telah terjadi kondisi demikian akankah kita terjerumus pada lubang Reformasi yang tak merubah apa-apa? Sementara pertanyaan kedua adalah, apakah proteksionisme negara akan menyelamatkan perekonomian rakyat seluruhnya ketika perekonomian dimonopoli segelintir borjuasi saja? Mari berpikir keras sebelum bom molotof menimpa kepalamu di mana dan kapan saja.

Sebagai pemantik, pendiskusian kita hanya akan membahas masa proteksionisme dan segala polemic yang terjadi dengan tidak memaparkan kondisi perdagangan bebas pasca tahun 1930-an. Karena saya yakin pembacaan kawan-kawan soal perdagangan bebas telah matang dan siap menentang.

Fight Proteksionisme

Ada pernyataan seorang presiden ke 16 amerika serikat, Abraham Lancoln, (1860-1865) yang begitu keras mengeritik perdagangan bebas, kemudian ia mati ditembak seseorang, seperti ini pernyataannya: .. hapuskan cukai dan dukung perdagangan bebas, maka situasi buruh di seluruh sector ekonomi akan sampai pada tingkat perbudakan  dan kemiskinan seperti di eropa. (Lihat Hans-Peter Martin & Harald Schumann, Jebakan Global, pada Bab $ di kata pembuka, Hastra Mitra&IGJ, Jakarta, 2004. Hal 141). Pernyataan Abraham seperti meng-iya-kan pernyataan Marx dalam Pidato umum di depan Asosiasi Demokratik kota Brussel, 9 Januari 1848, berarti belasan tahun sebelum ia menjabat sebagai president AS. Mungkin Abraham pernah membaca trankrip pidato Marx yang di awali dengan:

“Pencabutan Undang-undang Gandum di Inggris merupakan kemenangan terbesar dari perdagangan bebas di abad ke sembi-lanbelas. Di setiap negeri di mana kaum manufaktur berbicara tentang perdagangan bebas, yang terutama ada dalam pikiran mereka ialah perdagangan bebas gandum dan bahan-bahan mentah pada umumnya. Mengenakan bea-bea masuk yang bersifat protektif atas gandum asing adalah sangat tak-terpuji, itu berarti berspekulasi atas kelaparan rakyat banyak.”, dan paragraph ke dua terakhir dalam pidatonya seperti ini:

“Tetapi, pada umumnya, sistem protekstif zaman sekarang adalah bersifat konservatif, sedangkan sistem perdagangan bebas adalah destruktif. Ia membongkar nasionalitas-nasionalitas lama dan mendo-rong antagonisme dari proletariat dan bur-juasi pada titik paling ekstrem. Singkat kata, sistem perdagangan bebas memper-cepat revolusi sosial.”

Kemungkinan Abraham tak selesai sampai kalimat terakhir yang di ucapkan Marx, bahwa “sistem protekstif zaman sekarang adalah bersifat konservatif, se-dangkan sistem perdagangan bebas adalah destruktif.” Karena zaman sekarang yang dimaksud Marx masih begitu dekat dengan zaman ketika AS dipimpin Abraham. Hing-ga simpulan sementara terhadap Abraham adalah bahwa dia berpandangan protektif konserpatif. Di mana kesenjangan ekonomi antara proletariat dan burjuasi tetap dijaga dengan sistem kapitalisme yang sebenar-nya mengarah pada titik paling ekstrem. Kondisi tersebut benar-benar terjadi. Di Eropa dan Amerika latin, revolusi proletariat bermunculan dengan suburnya. Sebagai contoh revolusi oktober 1917 di Rusia.

Kenapa demikian? Karena sistem pro-teksionis, hanya-lah satu cara untuk mene-gakkan industri skala besar di suatu negeri tertentu, yaitu, membuatnya bergantung pada pasar dunia, dan saat ditegakkannya ketergantungan pada pasar dunia itu, maka  menjadi suatu ketergantungan pada perda-gangan bebas. Di samping itu, sistem proteksionis mem-bantu pengembangan persaingan bebas di dalam suatu negeri. Puncak dari kegagalan sistem proteksi-onisme konserfatif ala kapitalis terjadi pada krisis 1930.

Seorang ahli sejarah social Karl Polanyi, yang lahir di wina tetapi berimigrasi ke Amerika, di dalam karyanya yang berilian -1944, Transformasi Besar, dengan terperinci melukiskan bagaimana proses kejadian krisis 1930 (Malaise). Diawali dengan penyerahan kerja manusia pada hukum-hukum pasar, dan pembubaran bangunan-bangunan social lama yang dihasilkannya, memaksa negara-negara Eropa terpuruk semakin dalam ke dalam tindakan-tindakan defensive yang tak masuk akal. (kondisi inilah yang dimaksud Abraham tingkat perbudakan  dan kemiskinan seperti di eropa -red)

“Pembebasan” perdagangan, demikian ia berargumentasi, tidak mengakhiri intervensi negara: sebaliknya, ia dengan sangat “memperluas jangkauan regulasi itu.” Semakin sering pasar dan krisis-krisis konjungkturalnya menghasilkan gelombang-gelombang kebangkrutan dan pemberontakan-pemberontakan masal, semakin pula para penguasa sekarang membatasi diri dalam permainan-permainan bebas kekuatan pasar.

Mula-mula, mereka hanya mewakili berbagai gerakan protes kelas pekerja, tetapi kemudian mereka berubah untuk menamengi pasar khususnya terhadap persaingan seberang lautan, dan negara lain menjawabnya setimpal. Menjelang pergantian abad, dan terlebih pada tahun 1920-an. Bisnis sehari-hari dari pemerintahan-pemerintahan tak lagi perdagangan bebas tetapi perkembangan kebijakan-kebijakan proteksionis.

Pada akhirnya, tanpa sungguh-sungguh bermaksud begitu, mereka meningkatkan perang perdagangan dan mata uang hingga titik ekonomi dunia yang sudah terintegrasi terjerumus ke dalam depresi besar tahun 1930-an. Tapi jangan berhenti membaca pada paragraf ini. Saya sedang tidak mendukung perdaganan bebas.

Jadi, dikarenakan tiap negara melin-dungi pasar dalam negerinya, sementara borjuasi dalam negeri perlahan tapi pasti mengeksploitasi, mengakumulasi dan meng-ekspansi, dari puncak monopolinya dalam negeri mengakibatkan banyaknya modal yang terakumulasi tak bisa digulir-kan dan menjadi berkarat karena barang hasil produksi yang menumpuk dan tak bisa dipasarkan.

Sementara kondisi negara kita pada zaman itu masih di bawah colonial Belanda. Masih sangat jelas dampak yang dirasakan rakyat Indonesia waktu itu. Proteksionisme kita dijajah. Perdagangan bebas pun masih dijajah. Polemic di atas adalah sesuatu yang tak terbersit dalam pikiran rakyat Indonesia yang kian kehilangan tanah akibat Sistem Tanam Paksa, dan segala kebijakan colonial yang memiskinkan. Tapi ada baiknya sedikit saya gambarkan kondisi Indonesia ketika krisis global 1930 melanda.

Dalam sebuah catatan Rutgers, Ir. S.J., “Indonesië, Het Koloniale Systeem, hlm. 194- 202 memaparkan, dalam tahun 1930 di Indonesia (terutama di Jawa) ada 179 pabrik gula yang masih bekerja. Dalam tahun ’34 dari jumlah tersebut yang meng-giling tinggal 54 pabrik. Jika dalam tahun 1930 areal tanaman tebu luasnya 193.692 ha, dalam tahun 1934 tinggal 33.402 ha.  Jika produksinya dalam tahun ‘30 masih 2.915.866 ton. Dan jika harga gula per 100 kg dalam tahun 1930 masih 9,60 gulden, dalam tahun 1934 harga tersebut sudah merosot menjadi 5,61 gulden.

Dr. W.K.H.Feuilletau de Bruyn dalam bukunya menulis bahwa di karesidenan Begelen ternyata tiap jiwa terpaksa makan di bawah 3 sen sehari. Hanya sedikit saja yang di atas 2 ½ sen sehari. Kondisi memilukan lainnya adalah rakyat yang terpaksa menggadaikan alat produksinya. Dalam tahun 1930 jumlah barang yang digadaikan masih f. 194.1 juta. Pada tahun 1934 jumlah tersebut turun menjadi f. 69, juta. Penurunan itu sebagian terbesar menyangkut barang-barang yang biasanya digadaikan oleh kaum tani. Bahkan tidak hanya rakyat jelata yang merasakan petaka 1930. Dalam rangka penghematan  oleh pemerintah kolonial pada tanggal 1 Juli 1931 dilakukan pemotongan gaji dari para marinir Indonesia dan Belanda. Potomgan ditentukan 5%. Setahun kemudian gaji yang sudah dipotong 5% itu dipotong lagi 5%. Akibat dari kebijakan pemotongan gaji ini. Para marinir mengkonsolidasikan diri untuk melakukan demonstrasi hingga ratus-an jumlahnya.

Kondisi di atas adalah jaman kolonial. Lantas seperti apakah kondisi perekonomi-an rakyat Indonesia ketika Obama presiden Amerika serikat hari ini menyatakan perlawanannya terhadap kebijakan proteksi-onisme negara? Masih yakinkah anda untuk mendorong pemerintah agar melaku-kan proteksionisme sebagai atitesa atas perlawanan perdagangan bebas hari ini, sementara kepemilikan tanah, alat pro-duksi dan modal masih dikuasai oleh  borjuasi komprador saja? (-am)

bm#2.April.2010[gallery]