Translate

Protest Letter against Harassment of Farmers in Pangalengan

Rm, 2, 2nd Floor, 25-B Matiyaga Street, Central District, Quezon City, Philippines
Tel: +632-3793083 * E-mail: apcsecretariat@asianpeasant.org


December 19, 2011


TO:
Hon. Governor  H. Ahmad Heryawan
Jl. Diponegoro No. 22 Bandung
Phone number: +62224204483
Fax Number: +62224236347

Hon. Regent Dadang M Naser
Regency Bandung Government
Jl. Raya Soreang No. 141, Bandung – Jawa Barat
Phone number: +62225891004

Hon. Joyo Winoto
National Land Body
Jl. Sisingamangaraja No. 2, Jakarta Selatan
Fax: +62217262381

Hon. Drs. H. Teddy Rukfiadi
West Java Land Body
Jl. Soekarno Hatta No. 586 Bandung-Jawa Barat
Phone number: +62227562056
Fax: +62227562057

Hon. Esti Prajoko
Regency Bandung Land Office
Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Dati 2
Bandung Jawa Barat
Phone number:  +62225891808
Fax: +62225891811

Chief  Ajun Komisaris Ibnu Setiawan, SH
Pangalengan Level Police
Jl. Raya Pangalengan No. 39 PANGALENGAN
Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Phone number:  +62225979110 or  +6222597-9300

Chief  AKBP SONY SONJAYA, SIK
Regency Bandung Police:
Jl. Bhayangkara No. 1, Soreang
Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Email: polres_bandung.soreang@yahoo.com

Chief Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, SH
West Java Region Police:
Jl. Soekarno-Hatta 748, Bandung – Jawa Barat
Phone number:  +62227800011

Director ASEP SUNARYA
PDAP
Jl Malabar 62, Babakansari, Kiaracondong
BANDUNG, Jawa Barat  40283
Phone:  +622 7308812 , +622 7308813 , +622 7308814
Fax:  +622 7308814


TO ALL CONCERNED PARTIES:

We, the undersigned officers and leaders of the Asian Peasant Coalition (APC) would like to call your attention on the case of harassment and intimidation against our members in Pangalengan, Bandung Regency, West Java Province of Indonesia.

The  Asian Peasant Coalition (APC) is an Asia-wide peasant coalition of farmers, landless peasants, fisherfolks, agricultural workers, dalit, indigenous peoples, herders, pastoralists, peasant women and rural youth.  The APC has 33 organizational members with over 15 million membership in nine (9) countries in Asia such as Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, Malaysia,  Pakistan, Mongolia, Philippines and Indonesia. The APC has also wide international network in Africa , Europe, and Latin America.

During the APC Coordinating Council Meeting in Kolkata, India on December 7, 2011, Mr. Rahmat Ajiguna, the Secretary General of AGRA and also the Deputy Secretary General of the APC reported on the Pangalengan farmers struggle for land and the harassment and intimidation perpetrated by the PDAP (Provincial Government Company on Agribusiness and Mining) in Pangalengan and the Regency Bandung Police.

The land conflict started when the PDAP (Provincial Government Company on Agribusiness and Mining) itself is intensifying landlessness. The PDAP is said to be allowing local landlord or rich farmers to rent their so-called ‘lands’ because they cannot cultivate it. However, this practice is not allowed by the law. Ancestors of Pangalengan peasant has been tilling the land, called Sampalan, before the Dutch established its power in 1602. When the Dutch came, they grabbed the land from the farmers. When the Dutch rule ended, the government of Indonesia  continue the landgrabbing. And the rest is history.

In 2004, Pangalengan’s peasant succeeded in re-claiming their right to land in 134 hectares in  Sampalan. They continue in cultivating the land, under the banner of AGRA, and planted with vegetables such as tomatoes, cabbage, potatoes, carrots, corn, banana, and chili.  Since then, the PDAP, police and the military started intimidation and violence against the Pangalengan peasants.

On October 24, 2011, in the afternoon, the PDAP, civilian, LPM RI, Pangalengan District Police, Military Headquarters at Ward Level of Pangalengan, Regency Bandung Police, tried to put a boundary pole in the Sampalan land that is cultivated by the peasants. The AGRA farmers defended their lands and clashed with the  PDAP supporters including the Pangalengan District Police and the Military Headquarters at Ward Level of Pangalengan, Regency Bandung Police.

On November 30, Regency Bandung police sent hundreds of policeman to Pangalengan to ‘secure’ the PDAP to mark the land: Once again the AGRA farmers in Pangalegan succeeded in defending their land. The police pulled-out on December 1,2011 from Pangalengan and stated that they will arrest the provocateurs, meaning, AGRA members. This statement clearly defines that the criminalization of peasants fighting for genuine land reform will continue to ensure the PDAP langrabbing.

WE SUPPORT the struggle of the Pangalengan people and we DEMAND the following:
1.    STOP the harassment and intimidation against the leaders and members of AGRA in Pangalengan;
2.    DE-LIST the names of four (4) AGRA Pangalengan members such as  Momo, Yana, Ubus and Yaya as suspects in the notorious Articles 160 and 170 Criminal Code; and
3.    IMPLEMENT the genuine land reform and the recognition of the peasants right to land.

On behalf of the APC Leaders and Members,


(Sgd) FATHIMA BURNAD
APC Chairperson (India)




(Sgd) IRENE FERNANDEZ
APC Vice-chairperson for Internal Affairs



(Sgd) BADRUL ALAM
APC Vice-chairperson for External Affairs and
BKF President (Bangladesh)



(Sgd) DANILO RAMOS
APC Secretary General and
KMP Secretary General (Philippines)



(Sgd) RAHMAT AJIGUNA
APC Deputy Secretary General and
AGRA Secretary General (Indonesia)







(Sgd) BALARAM BANSKOTA
APC Treasurer and
ANPFA Deputy Secretary General (Nepal)



(Sgd) P. CHENNAIAH
Member, APC Coordinating Council and
APVVU General Secretary (India)


(Sgd) ZENAIDA SORIANO
Member, APC Coordinating Council and
AMIHAN National Chairperson (Philippines)



(Sgd) BIPLAB HALIM
Indian Federation of Toiling Peasants (IFTOP)




(Sgd) ABDUL MAZID
BAFLF General Secretary (Bangladesh)

Posted by
Unknown

More

Warga Korban Gempa Jabar (Walatra) kembali diserang PTPN VIII Malabar

Oleh: bandungmelawan.wordpress.com (djws-)

Setelah bertestimoni sebagai warga korban Gempa Jabar bersama Aliansi Rakyat Jawa Barat di depan Gd. Sate 13/Des, rumah Surya kembali dirusak oleh orang-orang kebun PTPN VIII Malabar.

Sengketa tanah dengan perkebunan tidak hanya terjadi di sumatra hingga jatuh korban. di jawa barat, tepatnya Pangalengan, tindakan perusakan oleh pihak kebun (PTPN VIII Malabar) terhadap warga pengungsi kembali terjadi. berikut kronologisnya:

Rabu, 24 des 2011
09.30; datang para pegawai dan pengurus perkebunan PTPN VIII (Malabar) 20 orang ke rumah salah satu warga (mang Nono). mereka menyampaikan progran penanaman teh dan memaksa warga untuk segera pindah. tapi warga menolak.
10.00; diawali dengan membongkar paksa rumah pa Ayi yang memang sudah kosong dan akan rirenovasi oleh pemiliknya. kondisi sekarang sudah rata dengan tanah. dilanjutkan dengan membongkar rumah milik Ma Anih, yang statusnya masih rumah isi dan pemiliknya ada di rumah.  Kondisinya sama dengan rumah milik Pa Ayi. dilanjutkan dengan membongkar rumah pa Ita, rumah yang masih baru dan ditempati oleh cucu pa Ita, sekarang rata. Perusakan kemudian dilanjut ke rumah Asep Ukong. Dinding dan terpal dirusak. Tidak cukup sampai disana, perusakan dan pembongkran dilanjutkan ke warung dan rumah tinggal milik Surya, setelah tanggal 27 Juli 2011 kemarin dijarah dan dirusak, kini kondisinya rata dengan tanah. ***

[slideshow]

Video perusakan rumah Surya (yang memberikan testimoni pada aksi "Maklumat Rakyat Jawa Barat" Bandung, 13 Desember 2011), bisa diunduh di sini.

berita sebelumnya bisa dibaca di sini

Posted by
Unknown

More

Pembantaian Petani Lampung Diadukan ke DPR

Oleh: VIVAnews -

(Arfi Bambani Amri, Syahrul Ansyari, Nila Chrisna Yulika)

Laporan disertai video berisi pemenggalan kepala dua orang petani.


Rabu, 14 Desember 2011, 12:17 WIB

Puluhan warga Mesuji, Lampung, mengadu ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, melaporkan pembunuhan keji yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum pada awal tahun 2011. Pembunuhan keji ini dilakukan saat penggusuran terhadap masyarakat dilakukan.

Atas kekejian ini, sekitar 30 warga Lampung tewas. Dalam pengaduannya ke Komisi III ini, warga Lampung yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Bob Hasan, memutar video kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam video itu diperlihatkan adanya pembantaian yang dilakukan dengan keji oleh orang-orang berseragam aparat.

Ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria. Sementara tampak satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang telah terpenggal. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain memperlihatkan kerusakan rumah penduduk.

"Bangunan ibadah dihancurkan, hasil panen singkong juga dirampas. Aparat juga melakukan pemerkosaan terhadap janda, pada saat penggusuran," kata Bob Hasan di Gedung DPR, Rabu 14 Desember 2011.

Peristiwa ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan PT Silva Inhutani sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu, terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.

Sementara, mantan anggota DPR Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi, yang ikut mendampingi warga mengatakan, perusahaan itu kesulitan mengusir penduduk dan kemudian meminta bantuan aparat. Selain meminta bantuanaparat, perusahaan itu juga membentuk kelompok keamanan sendiri.

"Mereka bentuk Pam Swakarsa untuk membenturkan rakyat dengan rakyat tapi di belakangnya aparat. Ketika warga mengadu ke aparat tidak dilayani. Intimidasi dari oknum aparat dan pihak perusahaan sangat masif di sana," kata Saurip. Dalam aksi penggusuran itu, setidaknya ada 30 korban tewas dan ratusan warga terluka sejak tahun 2009 sampai 2011.

120 Petani Ditahan

Sementara salah satu penduduk yang juga menjadi korban dari Desa Simpang Pematang, Mesuji, Mathias Nugroho, meminta kepada para anggota Komisi Hukum untuk mendesak Kepolisian memberi perlindungan kepada warga. Hal ini karena, hingga saat ini warga terus dihantui rasa takut.

Mathias juga menceritakan, setidaknya ada 120 warga yang ditahan Kepolisian. Salah satunya, ayahnya, Yudas, dengan sangkaan menduduki lahan tanpa izin.

"Bapak saya ditahan sudah tujuh bulan. Sudah divonis satu tahun di pengadilan. Yang lain ada yang masih ditahan. Ada juga yang sudah bebas," kata Mathias.

Selain terjadi di Meisuji, penggusuran dengan pembunuhan keji ini juga terjadi di daerah Tulang Bawang Induk dan Tulang Bawang Barat.

Menanggapi hal ini, anggota komisi Hukum dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo yang saat itu memimpin pertemuan dengan warga Lampung mengatakan, akan segera menindaklanjuti kasus ini. "Telah tejadi perbuatan biadab oleh PT Silva Inhutani dan kami, Komisi 3, akan melakukan langkah-langkah selanjutnya," kata dia.

Sementara itu, anggota komisi hukum dari fraksi Partai Golkar Nudirman Munir meminta menghadirkan Kapolda Lampung pada saat rapat dengan Kapolri dengan Komisi III nanti malam. "Saya minta wakil korban rapat dengan Kapolri nanti malam dan menghadirkan Kapolda lampung untuk dimintai keterangan," kata dia.

Sementara Komisi III juga meminta rekaman video itu untuk dijadikan barang bukti. "Nanti akan kami tunjukkan ke Kapolri," kata Bambang.

Sementara, Markas Besar Polri belum bisa mengkonfirmasi soal peristiwa ini. Polri belum bisa memberikan keterangan adanya tuduhan serius itu.

"Kami belum tahu. Kami akan cek kebenarannya terlebih dahulu," kata Kepala Divisi Humas Mabe Polri, Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution saat dihubungi VIVAnews.com, Rabu. (umi)

video berita tvone bisa klik di link ini: www.youtube.com/watch?v=VM5R7unlP08

• VIVAnews

sumber: http://nasional.vivanews.com/news/read/272069-pembunuhan-brutal-petani-diadukan-ke-dpr

Posted by
Unknown

More

Berita Foto

Oleh: bnp



DEMO PERINGATI HARI HAM



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDUNG - Sejumlah anak dan orangtua yang tergabung dalam Aliansi Jawa Barat menggelar aksi dalam rangka memeringati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Bandung, Selasa (13/12/2011). Aksi ini mengampanyekan Sepuluh Maklumat Rakyat Jawa Barat, diantaranya menuntut hak-hak yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, pendidikan, akses informasi, perlindungan hukum, dan pekerjaan. Selain itu, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan penghentian tindak kekerasan yang dilakukan aparatus negera pun turut diusung dalam demonstrasi tersebut. BNP/Langgeng Prima Anggradinata

Sumber: http://www.bandungnewsphoto.com/?content=headline&op=view&id=13029195

Posted by
Unknown

More

Warga Jabar Hakimi Pemerintah Soal HAM dan Korupsi

Oleh: Pelita online.com



 

 

 

selasa, 13 Desember 2011


Hari HAM


Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jawa Barat (Al Jabar) berkumpul secara berduyun-duyun di samping GASIBU dan selanjutnya berhenti di depan Gedung Sate Bandung.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrasi di depan Gedung Sate. (foto: karirup)

Bandung, PelitaOnline -- MASYARAKAT Jawa Barat punya cara tersendiri dalam merayakan hari HAM sedunia. Mereka menjadikan tanggal 13 Desember sebagai hari penghakiman bagi pelanggar HAM dan praktek korupsi khususnya di Jawa Barat. Berbagai perwakilan dari organisasi menyerahkan rapor merah pemerintah Jabar, menuntut untuk mengusut tuntas kasus-kasus warga, dan menyampaikan 10 maklumat warga .

"Pemerintah Jabar telah gagal untuk mensejahterahkan rakyatnya. Melalui momentum hari HAM ini, kita jadikan rakyat Jabar sebagai hakim terhadap pemerintah," ujar Koordinator Lapangan Aksi, Samuel Situmorang dari LBH Bandung, Selasa (13/12).

Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jawa Barat (Al Jabar) berkumpul secara berduyun-duyun di samping GASIBU dan selanjutnya berhenti di depan Gedung Sate Bandung.

Menurut Kadiv Advokasi LBH Bandung, Arif Yogiawan, Al Jabar akan memastikan pemenuhan, penghormatan hak asasi manusia dengan cara melakukan pemantauan, dan berbagai desakan terhadap pemerintah Jawa Barat.

"Aljabar meminta semua kasus-kasus rakyat diselesaikan dan usut tuntas koruptor sampai keakar-akarnya," tegasnya dengan lantang.

Arif memaparkan bahwa tahun 2011 terdapat sekitar 170 pengaduan yang masuk ke LBH yang terdiri dari; kriminalisasi petani, buruh dan masyarakat korban banjir. "Bahkan salah satunya petani di ciamis disidang hanya karena mencuri sebatang kayu di hutan," jelasnya.

Dalam aksi tersebut hadir juga Acil Bimbo, sebagai wakil dari warga korban banjir. "Masyarakat Jabar sudah keuheul (marah) kepada pemerintah yang tidak pernah memenuhi hak warganya. Ternyata pemerintah lebih berpihak kepada pemilik modal dibanding ke warganya," kata musisi senior Bimbo itu dengan penuh semangat.

Al Jabar terdiri dari: Warga korban banjir Cieunteung, Pengungsi Walatra, Warga Ibun, Warga korban pembngunan apartemen dan hotel di KBU, Korban pembangunan PLTSA, Warga Rancabentang, FKWPL Bogor, GERAM, FMN, FKPA, PSDK, FDA, KPB, Baraya Bandung, FOKBER, MLPH Godong Sewu, SHI Jabar, CMC Forum, Wrga krban TPA, SBSI 92, KASBI jabar, AGRA Jabar, LBH Bndung, PERAK Indonesia, Pepeling, FK3I, FSPM, FP2KC, FPB, DPKLTS, Komunitas Kabuyutan, Daya Cipta budaya, Perkumpulan inisiatif, Inisiatif, Komunitas Taboo, ASAS UPI, UKSK UPI, BANGAR, Katurnagari, Rumah Cemara, dan WALHI Jabar.

10 Maklumat Warga Jawa Barat

Selanjutnya, massa menyerahkan rapor merah atas tindakan pelanggaran HAM dan korupsi untuk pemerintah Jabar. Mereka membacakan 10 maklumat yang berisi:

1. Menuntut aparatur negara untuk memberikan jaminan perlindungan, keselamatan, keamanan, dan kemakmuran bagi kehidupan nelayan, buruh, pemuda, guru, buruh migran, keluarga, ibu dan anak, serta kaum marginal.

2. Menuntut jaminan perlindungan hak rakyat untuk mengelola sumber-sumber kehidupan seperti; air, tanah, hutan, sandang, udara, dan energi yang berdasarkan berkeadilan.

3. Menuntut jaminan perlindungan hak rakyat atas kesehatan gratis, pendidikan murah, upah dan pekerjaan yang layak, serta perumahan yang sehat dan bersih.

4. Menghentikan segala bentuk kriminalisasi, intimidasi, diskriminasi, dan upaya represif aparatur negara terhadap rakyat dalam berbagai sektor.

5. Menuntut negara menjamin hak atas perlindungan dan penataan ruang dan lingkungan hidup yang sehat, bersih, berkeadilan, dan berkelanjutan.

6. Menuntut penyelsaian kasus pelanggaran HAM di wilayah Jawa Barat.

7. Menuntut aparatur negara mengusut tuntas, menangkap dan mengadili para pelanggar HAM seperti korupsi pejabat, pengusaha nakal, pengusaha yang memberikan upah murah dan PHK massal, perbudakan buruh, sistem out sourcing, penembakan, dan pembiaran terpenuhinya hak ekonomi sosial dan budaya masyarakat

8. Menuntut profesionalisme aparatur penegak hukum untuk menegakkan aturan, tugas dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa sosisal, SDA dan perburuhan di atas pilar keadilan sosial.

9. Menuntut semua aparatur negara untuk menjamin pemenuhan hak rakyat terhadap akses informasi dan partisipasi yang akuntable dan terbuka.

10. Menuntut pemerintah untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan aparatur negara yang membungkam kebebasan rakyat untuk memilih dan dipilih, berpendapat, berserikat, berkumpul, berorganisasi dan berpendapat di muka umum.





[Ali / parid]
dilihat 42 kali.

Sumber: http://www.pelitaonline.com/read-nusantara/10919/warga-jabar-hakimi-pemerintah-soal-ham-dan-korupsi/

Posted by
Unknown

More

Aliansi rakyat Jawa Barat Mengheningkan Cipta Untuk Sondang Hutagalung

Oleh: Seruu.com



Selasa, 13 Desember 2011

Bandung, Seruu.com - Sekitar 100 orang dari Aliansi Rakyat Jawa Barat (Aljabar) mengheningkan cipta bagi Sondang Hutagalung yang tewas karena aksi bakar dirinya di depan Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Aksi mengheningkan cipta bagi Sondang Hutagalung ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap Sondang ," kata Juru Bicara Aliansi Rakyat Jawa Barat (Aljabar) Dadan Hamdan, di Bandung, Selasa (13/12/2011).

Mengheningkan cipta untuk Sondang Hutagalung tersebut dilakukan, sebelum massa Aljabar menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung.

Dalam aksinya, massa Aljabar yang mengenakan ikat kepala merah membacakan 10 Maklumat Rakyat Jawa Barat yang merupakan pernyataan sikap dari Walhi Jawa Barat, warga korban banjir Cienteung Kabupaten Bandung, AGRA Jabar, LBH Bandung dan lain-lain.

Ia mengatakan, 10 Maklumat Rakyat Jawa Barat tersebut ialah berisi perjuangan-perjuangan warga untuk memperoleh hak-haknya baik atas pendidikan, kesehatan hingga lingkungan.

"Berdasarkan pada fakta di atas maka kami Rakyat Jawa Barat menyatakan dan mendeklarasikan 10 Maklumat Rakyat Jawa Barat," kata Dadan.

Isi dari 10 Maklumat Rakyat Jawa Barat tersebut diantaranya menuntut penyelesasian kasus pelanggaran HAM seperti perdagangan manusia, sengketa tanah, pengrusakan alam dan lingkungan hidup di Jawa Barat. [ndis]

Sumber: http://www.seruu.com/kota/bandung-seruu/artikel/aliansi-rakyat-jawa-barat-mengheningkan-cipta-untuk-sondang-hutagalung

Posted by
Unknown

More

Aliansi rakyat Jawa Barat Mengheningkan Cipta Untuk Sondang Hutagalung

Selasa, 13 Desember 2011

Bandung, Seruu.com - Sekitar 100 orang dari Aliansi Rakyat Jawa Barat (Aljabar) mengheningkan cipta bagi Sondang Hutagalung yang tewas karena aksi bakar dirinya di depan Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Aksi mengheningkan cipta bagi Sondang Hutagalung ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap Sondang ," kata Juru Bicara Aliansi Rakyat Jawa Barat (Aljabar) Dadan Hamdan, di Bandung, Selasa (13/12/2011).

Mengheningkan cipta untuk Sondang Hutagalung tersebut dilakukan, sebelum massa Aljabar menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung.

Dalam aksinya, massa Aljabar yang mengenakan ikat kepala merah membacakan 10 Maklumat Rakyat Jawa Barat yang merupakan pernyataan sikap dari Walhi Jawa Barat, warga korban banjir Cienteung Kabupaten Bandung, AGRA Jabar, LBH Bandung dan lain-lain.

Ia mengatakan, 10 Maklumat Rakyat Jawa Barat tersebut ialah berisi perjuangan-perjuangan warga untuk memperoleh hak-haknya baik atas pendidikan, kesehatan hingga lingkungan.

"Berdasarkan pada fakta di atas maka kami Rakyat Jawa Barat menyatakan dan mendeklarasikan 10 Maklumat Rakyat Jawa Barat," kata Dadan.

Isi dari 10 Maklumat Rakyat Jawa Barat tersebut diantaranya menuntut penyelesasian kasus pelanggaran HAM seperti perdagangan manusia, sengketa tanah, pengrusakan alam dan lingkungan hidup di Jawa Barat. [ndis]

Sumber: http://www.seruu.com/kota/bandung-seruu/artikel/aliansi-rakyat-jawa-barat-mengheningkan-cipta-untuk-sondang-hutagalung

Posted by
Unknown

More
Diberdayakan oleh Blogger.

Copyright © 2012 Berkawan untuk MelawanTemplate by : UrangkuraiPowered by Blogger.Please upgrade to a Modern Browser.