Oleh: Front Anti Fasis



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sudah bukan rahasia lagi jika kekerasan aparan menjadi bagian dari usaha melestarikan penindasan dan ketidakadilan di negara ini. Namun belakangan, kekerasan aparat begitu maraknya hingga tidak dapat ditutup-tutupi lagi dengan pemberangusan hak atas informasi, pengalihan isu atau kiat-kiat sejenis yang selama ini dipakai untuk melupakan peristiwa-peristiwa tersebut.

Kita disuguhi arogansi kekuasaan dan keserakahan dalam bentuk yang paling sederhana hingga yang paling biadab. Dari usaha memberangus kebebasan berekspresi seperti yang dialami kawan-kawan komunitas Punk di Aceh dan konspirasi politik perijinan di Bandung, usaha mengkriminalkan mereka yang berjuang (Pak Tukijo di Kulon Progo, Pak Haji Aceng di Bandung), melindungi pengusaha/perusahaan serakah yang emrusak lingkungan danmelakukan ketidakadilan (kasus buruh nestle, takalar, kulon progo, freeport, chevron, blora, siduarjo, walatra hingga kasus petani indramayu), melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi teror atau bahkan mereka sendiri yang mengintimidasi elemen-elemen pro-demokrasi (kasus rote ndao, kebumen, garut, lumajang, pemukulan di LBH Jakarta) hingga yang terang-terangan dengan peluru mereka meredam perjuangan warga yang berjuang (kasus manokwali, mesuji lampung dan yang terkini: Bima NTB)

Namun ironisnya ini semua tak membuat masyarakat sipil sadar bahwa ada gejala fasisme negara yang menguat, tak lagi mengendap namun terang-terangan sebagai kekuatan yang melindungi keserakahan dan ketidakadilan sosial. Begitu jelasnya, hingga kita tak bisa ditipu lagi dengan retorika “Oknum”, dan menyadari bahwa semuan kekerasan ini berwujud dalam bentuk institusi lengkap dengan semua watak arogan dan represifnya.

Apa jadinya masa depan sebuah masyarakat yang terbiasa dengan ketidakadilan dan kekerasan? Apa jadinya masyrakat yang tidak mentolerir tetangganya berambut mohawk namun membiarkan pembantaian di depan mata? Seperti apa masa depan masyarakat yang demokratis saat pemilu namun menjadi bagian dari mereka yang membiarkan ketidakadilan ekonomi dan sosial dipraktekkan oleh wakil suara yang mereka pilih saat pemilu?

Tak ada cara lain untuk menghentikan kekerasan aparat dan semua yang melatarbelakanginya, selain menyatukan kekuatan masyarakat sipil.