Bagi rakyat Indonesia, krisis yang terjadi tentu akan memberikan pukulan telak pada seluruh sendi kehidupan. Selain angka PHK yang sangat tinggi, krisis juga akan berdampak terhadap nasib jutaan kaum tani di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari masih dijadikannya sector agraria dan energy sebagai penopang ekonomi andalan pemerintah. Akibatnya terjadi perampasan tanah dalam skala besar yang begitu massif dilakukan terutama disektor perkebunan dan pertambangan besar.

Persoalan yang sedang dihadapi sektor buruh hari ini tentu tidak terlepas dari segala persoalan yang sedang dihadapi oleh sekotor rakyat lainnya seperti tani, pemuda dan mahasiswa, kaum miskin kota dan perempuan.

Penindasan yang dilakukan oleh imperialism AS yang bertopang pada system feudal yang telah mengakar sejak STP di masa colonial Belanda, dan kapitalis birokrasi, telah merampas hak-hak demokratis rakyat Indonesia, bahkan sampai pada titik nadir di mana peredaran uang hanya deras di kalangan kelas birokrasi komprador dan kapitalis birokrasi.

Laju pertumbuhan ekonomi versi BPS telas mengilusi perekonimian rakyat Indonesia. Karena pada kenyataannya rakyat Indonesia dihantui kemiskinan yang tersistematis. Kekayaan alam perlahan dan pasti kian dirampas dari tangan rakyat, dan penghancuran tenaga produktif terus-menerus digalakan lewat pendidikan yang kian mahal, akses kesehatan kian terbatas dan ancaman pengangguran yang menakutkan. Kondisi seperti ini dilahirkan dengan begitu mudah melalui kebijakan-kebijakan birokrasi yang selalu menggembargemborkan amanah rakyat.

Belum lagi persoalan krisis yang sedang bercokol di jantung imperialis. Kondisi tersebut secara jelas akan menambah kadar penghisapan bagi rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan internasional serta mencekik secara nyata dan seolah tak bisa terbendung. Maka dalam semangat mayday dan hardiknas, kita, gerakan massa buruh, tani, pemuda-mahasiswa, miskin kota dan perempuan mesti segera salaing merangkulkan semangat perlawanan atas kondisi yang ada dengan serangkaian agenda taktis yang berpacu pada agenda strategis nasional yakni pembebasan nasional dan penindasan Iperialisme, Feodalisme dan capital birokrasi yang jelas-jelas tak tersentuh oleh gelora reformasi.



Sekilas tentang Sejarah Mayday

Dalam sejarahnya 1 Mei lahir saat kaum buruh dari seluruh dunia memperingati peristiwa besar demonstrasi kaum buruh di Amerika Serikat pada tahun 1886, yang menuntut pemberlakuan delapan jam kerja. Tuntutan ini terkait dengan kondisi saat itu, ketika kaum buruh dipaksa bekerja selama 12 sampai 16 jam per hari. Demonstrasi besar yang berlangsung sejak April 1886 pada awalnya dilancarkan oleh sekitar 250 ribu buruh.

Dalam jangka waktu dua minggu, aksi tersebut membesar menjadi sekitar 350 ribu buruh. Kota Chicago adalah jantung gerakan diikuti oleh sekitar 90 ribu buruh. Di New York, demonstrasi yang sama di-ikuti oleh sekitar 10 ribu buruh, di Detroit diikuti 11 ribu buruh. Demonstrasi pun

menjalar ke berbagai kota seperti Louisville dan di Baltimore demonstrasi mempersatukan buruh berkulit putih dan hitam. Sampai pada tanggal 1 Mei 1886, demonstrasi yang menjalar dari Maine ke Texas, dan dari New Jersey ke Alabama diikuti oleh setengah juta buruh di negeri tersebut.

Perkembangan ini memancing reaksi yang juga besar dari kalangan pengusaha dan pejabat pemerintahan setempat saat itu. Melalui Chicago’s Commercial Club, dikeluarkan dana sekitar US$ 2.000 untuk membeli peralatan senjata mesin guna menghadapi demonstrasi. Demonstrasi damai menuntut pengurangan jam kerja itu pun berakhir dengan korban dan kerusuhan. Sekitar 180 ribu polisi menghadang demonstrasi dan memerintah-kan agar demonstran membubarkan diri.

Polisi pun membabi-buta menembaki buruh yang berdemonstrasi. Akibatnya korban pun jatuh dari pihak buruh pada tanggal 3 Mei 1886, empat orang buruh tewas dan puluhan lainnya terluka. Dengan tuduhan terlibat dalam pemboman delapan orang aktivis buruh ditangkap dan dipenjarakan. Akibat dari tindakan ini, polisi menerapkan pelarangan terhadap setiap demonstrasi buruh. Namun kaum buruh tidak begitu saja menyerah dan pada tahun 1888 kembali melakukan aksi dengan tuntutan yang sama. Selain itu, juga memutuskan untuk kembali melakukan demonstrasi pada 1 Mei 1890.

Rangkaian demonstrasi yang terjadi pada saat itu, tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. demonstrasi menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam perhari tersebut sebenarnya diinsipirasikan oleh demonstrasi serupa yang terjadi sebelumnya di Australia pada tahun 1856. Tuntutan pengurangan jam kerja juga singgah di Eropa. Saat itu, gerakan buruh di Eropa tengah menguat. Tentu saja, bara perjuangan tersebut semakin mengentalkan kesatuan dalam gerakan buruh se-dunia dalam satu perjuangan.

Peristiwa monumental yang menjadi puncak dari persatuan gerakan buruh dunia adalah penyelenggaraan Kongres Buruh Internasional tahun 1889. Kongres yang dihadiri ratusan delegasi dari berbagai negeri dan memutuskan delapan jam kerja per hari menjadi tuntutan utama kaum buruh seluruh dunia. Selain itu, Kongres juga menyambut usulan delegasi buruh dari Amerika Serikat yang menyerukan pemogokan umum 1 Mei 1890 guna menuntut pengurangan jam kerja dengan menjadikan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh se-Dunia.

Delapan jam/hari atau 40 jam/minggu (lima hari kerja) telah ditetapkan menjadi standar perburuhan internasional oleh ILO melalui Konvensi ILO no. 01 tahun 1919 dan Konvensi no. 47 tahun 1935. Khususnya untuk konvensi no. 47 tahun 1935, sampai saat ini, baru 14 negara yang menandatangani konvensi tersebut. Ditetap-kannya konvensi tersebut merupakan suatu pengakuan internasional yang secara tidak langsung merupakan buah dari

perjuangan kaum buruh se-dunia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Penetapan 8 jam kerja per hari sebagai salah satu ketentuan pokok dalam hubung-an industrial perburuhan adalah penanda berakhirnya bentuk-bentuk kerja-paksa dan perbudakan yang bersembunyi di balik hubungan industrial.

Masalahnya saat ini, semakin banyak buruh yang terpaksa bekerja lebih dari 8 jam perhari. Hal ini disebabkan oleh mem-buruknya krisis imperialisme yang mene-kan upah dan mempertinggi biaya kebutuh-an pokok untuk kehidupan. Di Indonesia sendiri, perayaan May Day sebagai hari libur telah secara resmi dihapuskan melalui terbitnya UU nomor 13 tahun 2003. Secara tidak langsung, kemenangan buruh dalam gerakan 1 Mei mengalami kemerosotan tajam. Makin lama makin menghilang.



Sekilas tentang Krisis umum Imperialisme

Kaum buruh adalah status sosial yang diciptakan pada kondisi ketika masyarakat dibagi ke dalam dua kutub besar berdasar pada kepemilikan atas modal sebagai alat produksi. Kaum yang bermilik menjadi pi-hak yang mendominasi dari kaum yang tidak bermilik. Dominasi ini dibangun da-lam susunan sosial di mana kaum yang tidak bermilik menjadi buruh yang terpaksa menjual tenaganya untuk memperoleh upah guna menyambung penghidupan dan mem-pertahankan kelangsungan umat manusia.

Namun pekerjaan mempertahankan hidup dan kemanusiaan diancam oleh ada-nya kepemilikan individual atas alat dan hasil-hasil produksi. Butir-butir keringat dan tenaga yang diperas setiap hari, tidak memberikan imbalan yang memadai bagi mereka yang bekerja. Keuntungan dan kekayaan memusat pada segelintir orang, kemiskinan menyebar luas di berbagai ruang sosial, pada saat modal berputar dengan sangat cepat.

Saat ini, perkembangan perputaran modal yang anarkis sudah menembus batas-batas sosial kebangsaan. Hampir tidak ada satu wilayah pun yang terbebas dari peng-hisapan modal yang ekspansionis. Mayor-itas umat manusia dari berbagai bangsa dipaksa tunduk dalam bentuk perbudakan modern. Di balik tembok-tembok pabrik, kebun-kebun besar, sawah-sawah dan ladang-ladang, jalan-jalan raya, sampai pelosok kam-pu-ng-kam-pung miskin di pe-de-saan, ke-kua-saan modal merang-sek dan meru-sak sendi-sendi kehidupan sosial, mencipta-kan kontradiksi yg semakin tinggi. Ini ada-lah era imperial-isme. Era ketika segelintir kapitalis peme-gang monopoli memegang kendali atas me-sin penjajahan yang jauh lebih mutakhir.

Suatu bentuk penjajahan paling akhir, yang akan mempersatukan umat manusia dalam perjuangan bersama melawan penindasan modal atas kemanusiaan.

Imperialisme adalah sistem yg berdomi-nasi dalam kancah ekonomi, politik, dan budaya di seluruh penjuru dunia. Imperialis-me adalah tahapan tertinggi, terbusuk, dan terburuk dalam sejarah perkembang-an kapitalisme.

Imperialisme tidak bisa meng-hindari krisis. Kri-sis adalah se-suatu yang pas-ti dalam tubuh imperialisme se-bagai akibat dari ada-nya kontra-diksi dasar da-lam tubuh kapi-talisme monopo-li antara karak-ter sosial pro-duksi dan kepe-milikan individual atas kapital dan keuntungan.

Sebagai biang dari segala krisis, maka imperialisme merupakan penyebab dari se-kian banyak kontradiksi yang di-alami rakyat di seluruh dunia. Dominasi imperialisme, di bawah kepemimpinan im-perialisme Amerika Serikat, telah mende-katkan kapitalisme pada kematian.

Kapitalisme monopoli inilah yg men-jadi fondasi ekonomi negeri-negeri impe-rialis. Situasi ini mengakibatkan kesenjan-gan pendapatan luar biasa antara negara-negara imperialis dengan negara-negara jajahan dan setengah-jajahan. Tidak heran bila saat ini, Penjarahan atas bahan mentah, tenaga produktif dan pasar berlansung secara agresif dan barbar di seantero muka bumi ini.

Sekilas tentang imbas krisis terhadap penghidupan rakyat

Bagi rakyat Indonesia, krisis yang terjadi tentu akan memberikan pukulan telak pada seluruh sendi kehidupan. Selain angka PHK yang sangat tinggi, krisis juga akan berdampak terhadap nasib jutaan kaum tani di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari masih dijadikannya sector agraria dan energy se-bagai penopang ekonomi andalan pemerintah. Akibatnya terjadi perampasan tanah dalam skala besar yang begitu massif dilakukan terutama disektor perkebunan dan pertambangan besar.

Pada awal tahun 2009, jumlah angka PHK yang dirilis oleh Kadin mencapai angka lebih dari 500,000 orang, jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan angka yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya 24,700 orang pekerja. Bahkan Kadin memperkirakan angka ini akan bergerak hingga 1,6 juta pekerja sampai akhir tahun 2009. Seharusnya ini menjadi tamparan bagi pemerintah Indonesia, mengingat akan semakin memperbesar jumlah pengangguran di Indonesia. Jika pada tahun 2008 saja jumlah angka pengangguran mencapai 9,39 juta jiwa atau 8,39% dari total angkatan kerja, maka bisa diperkirakan angka ini akan melonjak akibat PHK massal yang terjadi ditahun ini.

Krisis yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan rakyat khususnya kaum buruh tidak mendapatkan kepastian kerja, upah dan jaminan hidup layak yang menjadi hak dasarnya. Rapuhnya industry di Indonesia menyebabkan kebangkrutan, PHK massal, pemotongan upah serta penambahan jam kerja yang panjang bagi buruh. Terhitung sejak Maret 2008 sampai Maret 2009, tercatat 240,000 orang buruh harus terkena PHK. Parahnya, PHK ini terjadi disektor-sektor usaha yang penting dan padat karya, seperti; tekstil dan garmen 100,000 orang, sepatu 14,000 orang, mobil dan komponen 40,000 orang, konstruksi 30,000 orang, kelapa sawit 50,000 orang dan pulp and paper 3,500 orang.

Angka pertumbuhan ekonomi yang bergerak diangka 4,3 persen pada tahun 2009 tentu tidak akan pernah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembukaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Sebaliknya, laju inflasi yang selalu diatas angka 6 persen akan memberikan implikasi nyata terhadap perampasan upah buruh dan kaum pekerja lainnya. Penetapan kenaikan upah buruh oleh pemerintah yang dilakukan setiap tahunnya juga tanpa pernah mau memperhatikan laju inflasi ini. Sehingga dari hari ke hari, kaum buruh semakin terancam tidak akan dapat hidup dengan layak, kehilangan hak dasarnya untuk memperoleh kesejahteraan yang seharusnya dijamin oleh negara.

Krisis kronis juga telah  melemparkan kurang lebih 9,7 warga negara Indonesia masih dalam buta aksara. Ini menjadi per-tanda nyata bahwa pemerintah tidak mewa-kili kehendak rakyat dalam mengurus pendi-dikan. Anggaran pendidikan yang sangat kecil menjadi salah satu factor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tertinggal beberapa langkah jika diban-dingkan dengan negara-negara lain di Asia.

Tentu saja, pemerintah punya andil besar dalam kesalahan mengurus sector pendidikan sebagai salah satu hak dasar warga negara. Fakta ini jelas terlihat jika kita melihat kinerja pemerintahan yang berkuasa pada periode sebelumnya. Meskipun UUD 1945 telah mengamanatkan anggaran pendidikan 20% dari total APBN, namun rejim SBY tidak pernah mau berusaha mewujudkannya sesuai mandat konstitusi. Angka 20% yang menjadi klaim pemerintahan SBY-Budiono ternyata masih digabungkan dengan gaji guru dan dosen. Kebijakan yang lebih bernuansa politis mengingat tahun tersebut adalah momentum menjelang Pemilu 2009 dimana SBY menyatakan siap untuk kem-bali tampil memimpin Indonesia, sedang-kan disisi lain angka 20% ini pada kenya-taannya juga tidak pernah terealisasi sebagaimana mestinya. Faktanya pendi-dikan gratis untuk sekolah dasar hanya bualan kosong semata, sementara rakyat masih terus membayar mahal biaya kuliah yang terus mengalami kenaikan.

Di sector kesehatan, pemerintah secara nyata tidak peduli dengan nasib kesehatan rakyatnya. Dari APBN 2009 yang angka-nya mencapai lebih dari 1,000 trilliun, sector kesehatan hanya mendapatkan jatah sekitar 2,8 persen. Angka ini jauh dari standar yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia yang seharusnya mencapai angka 15 persen. Rakyat  tentu yang paling merasakan dampak riil dari kebijakan ini. Pelayanan kesehatan dapat dipastikan tidak akan sanggup dijalankan secara maksimal mengingat anggaran yang begitu terbatas.

Akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sema-kin menjauh. Meskipun pemerintah coba menerbitkan pelayanan kesehatan gratis ba-gi masyarakat yang kurang mampu, namun dalam kenyataan dilapangan sering kita mendengar dan melihat secara langsung rakyat masih ditolak oleh pihak rumah sakit karena dianggap tidak mampu mem-bayar jaminan ataupun biaya perawatan yang telah ditetapkan rumah sakit. Yang lebih menyakitkan lagi, pemerintah sedang berusaha untuk melakukan Privatisasi dan liberalisasi sektor kesehatan.

Bm#2.April.2010

[gallery]